Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Gusdurian Network Alissa Wahid menilai penanganan covid-19 perlu formula responsif. Hal itu diperlukan untuk melihat persoalan penanggulangan pandemi yang belum menyentuh ke lapisan masyarakat terbawah.
"Kita perlu bersikap responsif, bukan reaktif," kata Direktur Gusdurian Network Alissa Wahid dalam Forum Diskusi Virtual Denpasar 12 bertajuk 'Lanskap Pandemi: Optimisme di Tengah Ketidakpastian', Rabu (14/7).
Kalau reaktif, kata Alissa, melihat situasi yang terjadi lalu terburu-buru bereaksi. Padahal, dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan hal lain yang berpotensi menjadi masalah di ruang publik.
Baca juga : Jusuf Kalla Temui Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Serukan Pemilu Jujur dan Adil
"Ternyata pada layer-layer di bawahnya itu menyumbang kepada persoalan fundamental," ujar Alissa.
Dia mencontohkan penanganan pandemi di suatu daerah yang justru membutuhkan peran dari ulama setempat. Sebab, masyarakat di sekitar wilayah itu lebih percaya jika ulama yang berbicara.
"Kalau yang lain tidak diterima oleh masyarakat," ucap Alissa.
Baca juga : Gerakan Nurani Bangsa Sambangi JK
Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menamakan fenomena tersebut dengan peta sistem sosial. Mengubah cara pandang dalam strategi penanganan covid-19 sangat berkontribusi memutus mata rantai penularan.
"Kalau cara berpikir enggak berubah kita kan berhadapan dengan situasi yang sama, walaupun konteksnya sedikit berbeda," kata Alissa.
Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Hinky Hindra Irawan Satari juga meminta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diperbaiki.
Baca juga : Kasus Covid-19 Naik, Kemenkes: Masih Level Aman
Ia berharap intervensi pemerintah bisa diterima dan dipahami publik.
Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) itu mengatakan peran tokoh-tokoh masyarakat hingga kepala daerah diperlukan.
Sebab, komunikasi yang disampaikan pemerintah pusat kepada daerah belum tentu diterima baik oleh masyarakat setempat.
Baca juga : Nihil Kasus Covid-19, Majalengka Tetap Gencarkan Protokol Kesehatan
"Gaya Jakarta itu beda. Beda di Maluku, Papua, dan lainnya, (komunikasi) itu kayanya belum nyambung. Jadi saya percaya kearifan lokal. Perlu mencari tokoh-tokoh di daerah yang bisa menyentuh nurani masyarakat kita," ujar Hinky. (OL-1)
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Dalam pemaparannya, Alissa menyoroti sejumlah tantangan utama dalam pelayanan jemaah haji lansia, seperti lingkungan baru dan teknologi
Alissa Wahid, menegaskan bahwa humor memiliki peran penting sebagai medium kritik. Itu disampaikan menanggapi kasus pandji pragiwaksono
Jaringan Gusdurian akan menggelas Temu Nasional (Tunas) pada 29 - 31 Agustus 2025, yang juga akan membahas berbagai permasalahan kebijakan dan sipil saat ini.
Direktur Gusdurian Alissa Wahid mengendus bau amis di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Ia menilai ada pelanggaran
Gerakan Nurani Bangsa mengimbau pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana kebijakan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved