Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Gusdurian Network Alissa Wahid menilai penanganan covid-19 perlu formula responsif. Hal itu diperlukan untuk melihat persoalan penanggulangan pandemi yang belum menyentuh ke lapisan masyarakat terbawah.
"Kita perlu bersikap responsif, bukan reaktif," kata Direktur Gusdurian Network Alissa Wahid dalam Forum Diskusi Virtual Denpasar 12 bertajuk 'Lanskap Pandemi: Optimisme di Tengah Ketidakpastian', Rabu (14/7).
Kalau reaktif, kata Alissa, melihat situasi yang terjadi lalu terburu-buru bereaksi. Padahal, dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan hal lain yang berpotensi menjadi masalah di ruang publik.
Baca juga : Jusuf Kalla Temui Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Serukan Pemilu Jujur dan Adil
"Ternyata pada layer-layer di bawahnya itu menyumbang kepada persoalan fundamental," ujar Alissa.
Dia mencontohkan penanganan pandemi di suatu daerah yang justru membutuhkan peran dari ulama setempat. Sebab, masyarakat di sekitar wilayah itu lebih percaya jika ulama yang berbicara.
"Kalau yang lain tidak diterima oleh masyarakat," ucap Alissa.
Baca juga : Gerakan Nurani Bangsa Sambangi JK
Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menamakan fenomena tersebut dengan peta sistem sosial. Mengubah cara pandang dalam strategi penanganan covid-19 sangat berkontribusi memutus mata rantai penularan.
"Kalau cara berpikir enggak berubah kita kan berhadapan dengan situasi yang sama, walaupun konteksnya sedikit berbeda," kata Alissa.
Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Hinky Hindra Irawan Satari juga meminta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diperbaiki.
Baca juga : Kasus Covid-19 Naik, Kemenkes: Masih Level Aman
Ia berharap intervensi pemerintah bisa diterima dan dipahami publik.
Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) itu mengatakan peran tokoh-tokoh masyarakat hingga kepala daerah diperlukan.
Sebab, komunikasi yang disampaikan pemerintah pusat kepada daerah belum tentu diterima baik oleh masyarakat setempat.
Baca juga : Nihil Kasus Covid-19, Majalengka Tetap Gencarkan Protokol Kesehatan
"Gaya Jakarta itu beda. Beda di Maluku, Papua, dan lainnya, (komunikasi) itu kayanya belum nyambung. Jadi saya percaya kearifan lokal. Perlu mencari tokoh-tokoh di daerah yang bisa menyentuh nurani masyarakat kita," ujar Hinky. (OL-1)
Alissa Wahid mengatakan wawasan kebangsaan ini penting agar masyarakat dan generasi muda tidak mudah tergoda dengan ideologi lain yang berasal dari luar.
Alissa mengatakan, sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku, masjid bisa menjadi tempat penyaluran dana sosial maupun keagamaan karena pengumpulannya bisa dilakukan di tempat lain.
Penghargaan dan penghormatan ini diberikan kepada individu dan organisasi yang telah menunjukkan kiprah prestasi luar biasa dalam memperjuangkan masyarakat yang damai dan harmonis.
Menurut Alissa Wahid, masih perlu dilakukan langkah-langkah afirmasi supaya perspektif perempuan tetap ada wakilnya.
PENYELENGGARAAN haji 1444/2023 mencatat sejarah masuknya perempuan dalam keanggotaan Amirul Hajj Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved