Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait polemik vaksin gotong royong berbayar yang pelaksanaannya ditunda. Budi menyatakan vaksin berbayar itu sifatnya opsional. Pemerintah, kata dia, hanya ingin membuka opsi seluasnya bagi berbagai kalangan yang ingin melakukan vaksinasi.
Hal itu disampaikannya seusai rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi, Senin (12/7).
"Vaksin gotong royong di ratas tadi ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong, baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Budi dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/7).
Budi menyebut ada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapat vaksin gotong royong namun belum bisa masuk melalui program Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Vaksin gotong royong berbayar, kata Budi, bisa menjadi opsi bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Kemudian, kata Budi, vaksin berbayar itu juga bisa menjadi opsi oleh warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia. Menurutnya, kelompok WNA yang sudah tinggal dan bekerja di Indonesia juga ingin mengakses vaksin namun sejauh ini belum ada opsi yang memungkinkan.
"Warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas di bidang seni atau di bidang kuliner, misalnya, mereka ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong itu juga bisa mendapatkan akses," ucapnya.
Budi menegaskan vaksin gotong royong berbayar akan dimulai ketika program vaksin pemerintah sudah berjalan masif. Dia menyebut beberapa bulan ini Indonesia akan kembali mendapat puluhan juta dosis vaksin sehingga percepatan untuk vaksinasi program pemerintah juga terus dilakukan.
"Ini juga akan dimulai di saat vaksin pemerintah mulai masif jumlahnya. Kita bulan ini akan dapat 30 juta (dosis), bulan depan 40 juta dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," kata Budi.
Seperti diberitakan, PT Kimia Farma selaku pelaksana vaksin gotong royong berbayar menunda dibukanya vaksinasi berbayar yang sedianya mulai hari ini, Senin (12/7). Alasannya, Kimia Farma masih ingin memperluas sosialisasi program tersebut. (OL-8)
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat
Pada November tahun ini diharapkan ada 5 juta dosis vaksin dalam negeri yang bisa dipakai masyarakat dan pada Desember juga diproduksi 5 juta dosis.
Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19, yang tersedia untuk gawai dengan sistem operasi Android dan iOS, serta versi website.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved