PT Kimia Farma Tbk (KAEF) membantah bila program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu bertujuan pada komersialisasi semata. Perusahaan pelat merah ini mengaku tujuan utama program tersebut untuk mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity 70% penduduk Indonesia.
"Kami sebagai lembaga BUMN mendukung percepatan dan juga perluasan Vaksinasi Gotong Royong sehingga bukan untuk melakukan komersiliasi," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/7).
Dia mengatakan, langkah ini seiring dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19. Sehingga, ungkap Ganti sudah ada pengaturan teknis, seperti harga vaksinasi itu sendiri.
Masyarakat harus membayar sebesar Rp879.140 per orang untuk dua kali penyuntikan. Layanan kesehatan ini tersedia di delapan klinik Kimia Farma yang berada di Jawa dan Bali.
"Untuk harga sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan dan sudah dilakukan review dengan BPKP. Jadi struktur harganya sudah terbuka dengan jelas, saya kira tidak ada yang ditutupi," tegas Ganti.
Ganti menambahkan, vaksin yang digunakan berbeda jenis dengan vaksin gratis yang diberikan pemerintah, yakni menggunakan Vaksin Sinopharm. Dari segi keamanan, Kimia Farma menjamin kualitas yang sama dengan vaksin gratis dari pemerintah.
"Vaksin Sinopharm yang digunakan untuk Individu ini tidak ada perbedaan. Teknis pelaksanaan vaksinasi itu sudah mengacu pada protokol vaksinasi dan tata laksana program vaksinasi di Indonesia," terangnya.
Soal program tersebut disoroti Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang mengkhawatirkan ada pratik komersialisasi dalam penjualan vaksinasi covid-19. Dia menegaskan vaksinasi gotong royong tidak boleh dijual ke individu. Program kesehatan itu seharusnya dibiayai oleh perusahaan guna mempercepat herd immunity.
"Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin. Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," tandasnya. (OL-8)
