Forum Pemred Minta Presiden Pimpin Langsung PPKM Darurat

FORUM Pemimpin Redaksi (Pemred) meminta Presiden Joko Widodo tidak memberikan tanggung jawab pelaksanaan PPKM Darurat kepada para pembantunya.

Di situasi yang genting seperti sekarang, semestinya kepala negara yang memimpin secara langsung penerapan kebijakan di lapangan.

"Ini harus dilakukan agar instruksi dari pusat bisa segera dijalankan di daerah bahkan hingga ke level terkecil seperti RT/RW," ujar Ketua Forum Pemred Kemal Gani melalui keterangan resmi, Rabu (30/6).

Di luar itu, ia mendukung aturan-aturan lain seperti pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran serta kewajiban perusahaan untuk melaksanaka work from home bagi karyawan.

Namun, Kemal menekankan pemerintah harus sudah memiliki cara untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul setelahnya, terutama dari sisi ekonomi dan sosial.

Forum Pemred juga memberikan catatan terkait penggunaan anggaran. Kemal menuturkan sebaiknya pemerintah memfokuskan anggaran sebesar-besarnya untuk penanganan pandemi. Setidaknya, hingga situasi sudah betul-betul terkendali.

"Keluarkan anggaran yang besar untuk di hulu, seperti untuk sosialisasi dan edukasi, pengadaan masker bagi masyarakat, pengadaan obat dan peralatan medis di puskesmas, dan mendukung masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Sebaliknya, anggaran untuk proyek atau bidang yang kurang prioritas bisa dihapus," paparnya.

Dari sisi pelaksanaan vaksinasi, Forum Pemred berpandangan harus ada terobosan signifikan agar target dua juta per hari bisa terimplementasi.

Baca juga : Jokowi: RI Pelajari Situasi Pandemi dari Negara Lain

Masyarakat harus mendapatkan informasi dan edukasi vaksin dengan lebih baik, supaya tidak terprovokasi dan masuk ke kelompok antivaksin.

"Masyarakat juga harus memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan diri dan mendapatkan jadwal vaksinasi. Distribusi vaksin harus segera dilakukan lebih merata ke daerah-daerah, terutama ke daerah-daerah yang berada di zona merah," ucap Kemal.

Dalam situasi darurat seperti sekarang, terobosan juga perlu dilakukan dalam upaya menjaga ketersediaan obat-obatan serta peralatan medis bagi pasien covid-19.

Pemerintah perlu mencari cara yang cepat dalam memperoleh, memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan dan peralatan medis yang bisa membantu penanganan pasien.

"Kalau perlu semua digratiskan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Saat ini, masyarakat kesulitan mendapatkan obat-obatan secara mandiri karena di daerah tertentu suplai terbatas. Pemerintah harus bisa menyediakan tabung oksigen untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk yang positif covid-19," pungkasnya. (OL-2)