Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JURU Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa peningkatan kasus covid-19 pada kelompok usia anak di Indonesia juga dipengaruhi dari peran orang tua. Bahkan kelalaian dalam menjalankan protokol kesehatan ditenggarai menjadi salah satu penyebabnya.
"Protokol kesehatan orang tua yang kendor, sehingga anak diajak keluar rumah. Orang tua mengajak anak ke pusat perbelanjaan, restoran, atau mengunjungi kerabat," kata Nadia dalam keterangannya tertulis Rabu (30/6).
Sejauh ini kasus covid-19 pada anak telah menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, peran utama orang tua agar anak tidak terpapar juga bisa dioptimalkan.
"Anak-anak tetap di rumah. Orang tua harus disiplin protokol kesehatan dan menjalankan pencegahan infeksi setelah aktivitas di luar rumah," sebutnya
Pemerintah bertindak cepat untuk melindungi kelompok usia anak dari penularan covid-19 dengan pelaksanaan program vaksinasi pada usia 12-17 tahun yang telah mendapatkan izin EUA dari Badan POM. "Kami sedang mematangkan teknis pelaksanaannya dan akan kita lakukan dalam waktu dekat," jelasnya.
Berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, jumlah kasus pada anak mencapai angka 12,6 persen atau lebih dari 250 ribu dari total kasus 2.033.421 kasus, per 23 Juni 2021.
Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan orang tua agar benar-benar mengajak anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. "Gunakan masker, jaga jarak dan tidak berkerumun," lanjutnya.
Dia juga menyarankan agar anak-anak tetap di dalam rumah. Jika anak bermain di luar rumah, harus selalu dalam pengawasan orang tua. Apalagi penyebab meningkatnya kasus pada anak juga diakibatkan varian baru.
"Varian sebelumnya jarang bergejala. Pada varian baru ini banyak yang kena gejala. Lalu, anaknya sendiri kurang imunitasnya," tegas Tri Yunis.
Dari data per 2 Juni, persentase anak usia 6-17 tahun yang terdampak covid-19 sebanyak 5,6 persen dari seluruh pasien positif, sementara anak usia 0-5 tahun yang terdampak sebanyak 2,3%.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan keputusan pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun merupakan bentuk perlindungan nyata bagi anak Indonesia.
“Langkah ini juga untuk merespons semakin tingginya angka penularan dan kasus covid-19 pada anak di Indonesia sehingga harus diambil langkah nyata sebagai bentuk perlindungan negara,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian PPPA.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/6), secara resmi sudah mengumumkan kebijakan vaksinasi covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun.
“Kita juga bersyukur Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai,” ujar Presiden.
Menteri PPPA menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait agar program tersebut bisa segera terlaksana dan tersosialisasikan secara luas. “Ini penting agar kebijakan bisa segera diterapkan dan vaksinasi bagi anak bisa terlaksana secara luas,” imbuhnya.
Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi positif covid-19 pada anak usia 0-18 tahun 12,5 persen. Artinya, 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak dengan 50 persen kasus kematian covid-19 anak adalah balita.
“Fokus kami adalah melindungi anak dan meyakinkan kalau hak-hak anak terpenuhi secara baik, meskipun dalam suasana pandemi covid-19. Kepentingan terbaik anak adalah prioritas di tengah pandemi ini,” ujar Bintang.
Kementerian PPPA sejauh ini telah memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang aman dengan memberikan vaksinasi bagi para pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan dan serta pendamping anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
Sebanyak 890 pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan serta pendamping AMPK telah difasilitasi untuk menjalani vaksinasi covid-19 pada 24 Mei lalu.
Bintang mengimbau semua pihak untuk tidak ragu divaksinasi dan mengajak anak untuk divaksin bila saatnya tiba nanti. Dan yang tak kalah penting, imbuh Menteri PPPA, tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).
“Tetap tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ajaklah anak melakukan kegiatan positif agar tidak bosan, jangan mengajak anak ke tempat kerumunan atau tempat rawan penularan,” pungkasnya. (H-1)
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Lonjakan terbaru kasus covid-19 di sejumlah negara di Asia kembali menghadirkan tantangan kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani.
DISPARITAS prevalensi stunting antara provinsi masih sangat besar. Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam hal penurunan stunting, bahkan jauh di bawah angka nasional.
MENTERI PPPA Arifah Fauzi menyambut baik rencana Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menambahkan lebih banyak Amiratul Hajj dari kalangan ulama perempuan.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan penyediaan perumahan layak dalam Program 3 Juta Rumah harus dibangun secara holistik.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
Kementerian PPPA menyesalkan kasus kawin paksa terhadap sepasang remaja di Lampung Timur yang digrebek warga desa setempat, korban terancam tak bersekolah.
Kementerian PPPA Kota Tangerang melakukan koordinasi terkait kasus kekerasan seksual pencabulan anak, yakni guru ngaji cabuli 19 anak laki-laki di Ciledug, Kota Tangerang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved