Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen penuh menurunkan kasus stunting atau gagal tumbuh pada balita dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo agar angka stunting atau kerdil di Indonesia turun dari 27 persen menjadi 14 persen hingga tahun 2024.
Berdasarkan data BKKBN Kepri tahun 2019, angka stunting di daerah itu masih sekitar 16 persen dari total jumlah anak bawah lima tahun (Balita) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Kasus stunting di Kepri paling banyak tersebar di Kota Batam, sekitar 3.000 orang.
Jumlah angka stunting di Kepri diklaim terendah kedua secara nasional. Namun, untuk perkembangan kasus stunting tahun 2020, masih dalam tahap pendataan.
Kepala BKKBN Kepri Medi Heriyanto mengaku khawatir angka stunting terus mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi COVID-19.
Ini, menurutnya, dipicu munculnya kemiskinan baru dan tidak mampunya keluarga miskin mengonsumsi makanan yang layak dan gizi seimbang.
BKKBN bersama semua pemangku kepentingan di Kepri berupaya memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting secara nasional. Bahkan ditargetkan tahun 2024, khusus Kepri zero stunting.
Upaya menurunkan angka stunting di Kepri dimulai dari Desa Ponggak Laut, Kabupaten Lingga.
Hal itu diwujudkan melalui kegiatan peringatan hari keluarga nasional (Harganas) sekaligus sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, BKKBN, TP PKK Provinsi Kepri, dan TP PKK Kabupaten Lingga, di Posyandu Anggur, Kamis (24/6).
Sekretaris DKP Kepri Agus Soekarno menyampaikan acara gemarikan 2021 di Lingga berdasarkan SK Bappenas, dengan target sasaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita masa subur.
Pihaknya pada kesempatan itu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat ikan bagi kesehatan, pemberian bubur ikan, penimbangan anak, pemberian 30 paket ikan 300 paket olahan perikanan. (Ant/OL-12)
