Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menegaskan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah merumuskan program prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah Papua dan Papua Barat. Tujuannya, mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
"Ini komitmen percepatan pembangunan di Papua," ujar Ma'ruf melalui konferensi video, Selasa (22/6).
Lebih lanjut, dia mengatakan ada tujuh sektor strategis yang menjadi program quick wins 2021-2022 untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Pertama, di bidang pendidikan melalui Papua Pintar, yang membutuhkan dukungan dari Universitas Cenderawasih.
Baca juga: Ini Instruksi Wapres ke Para Menteri Terkait Papua
“Kontribusi Universitas Cenderawasih sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi think tank. Terutama dalam membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten dan unggul,” imbuh Wapres.
Kedua, Papua Sehat sebagai solusi atas permasalahan sulitnya akses masyarakat Papua terhadap fasilitas dan layanan kesehatan. “Ini antara lain, peningkatan RSUD di 7 wilayah adat, pengembangan infrastruktur Papua, penguatan puskesmas dan penampungan anak terlantar,” paparnya.
Lalu ketiga, Papua Mandiri yang merupakan wujud pengembangan komoditas unggulan, yang mencakup kawasan wisata dan pengembangan usaha masyarakat Papua. “Penetapan Sail Teluk Cenderawasih 2023, wisata terpadu, balai ekonomi desa, petani milenial, serta pengembangan balai latihan kerja dan sekolah vokasi,” jelas Ma'ruf.
Keempat, Papua Tersambung sebagai upaya konektivitas jalur di Papua, yang sifatnya mempermudah akses komunikasi dan transportasi bagi masyarakat Papua. “Major project jembatan udara, peningkatan jaringan dari Palapa Ring Timur, major project trans Papua ke sentra ekonomi dan pembangunan beberapa depo di sentra ekonomi,” terangnya.
Baca juga: BPK Sebut 443 Pemda Masuk Kategori belum Mandiri
Adapun kelima adalah Papua Terang, yakni upaya pemerintah dalam memberikan akses listrik di seluru wilayah Papua. Serta, bekerja sama dalam membangun energi baru terbarukan dengan stakeholder terkait. Keenam, Papua Berkarya yang menjadi langkah pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia Papua, agar dapat berkarya di industri nasional.
“Seribu anak Papua di BUMN sudah dimulai dan dilaksanakan. Kemudian afirmasi penerimaan CPNS di kementerian/lembaga. Lalu, seribu anak magang PNS Papua di kementerian,” urai Wapres.
Terakhir, yaitu Papua Bangga yang mengangkat aspek sosial-budaya Papua dan menjadi ciri khas tanah Papua. “Pembangunan rumah budaya Papua, pusat diklat berbasis lembaga keagamaan, manajemen talenta Papua, industri bio creative hub. Ini masuk di sini semua,” pungkasnya.(OL-11)
Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei pada karyawan terpilih serta presentasi direksi.
Program Sinergi Mengajar terbukti mampu menjawab isu-isu ketenagakerjaan yang sebelumnya cukup dominan di area tersebut.
Kesiapan SDM menjadi pilar utama dalam menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia khususnya di tengah dinamika global yang tak menentu.
Perkembangan ekonomi digital nasional, khususnya di sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan talenta-talenta digital yang terlibat di dalamnya.
LPP PHI dan STIAMI menjalin kerja sama pengembangan pendidikan. Hal ini mengingat tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan profesional di sektor perhotelan dan wisata.
KAMPUS berperan penting dalam mencetak lulusan yang berdaya saing. Karena itu, kemampuan berwirausaha dan profesionalisme harus ditanamkan pada mahasiswa sejak awal jenjang kuliah.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved