Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) siap membantu proses investigasi 'salah SMS' dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebut ada potensi gempabumi berkekuatan M8,5 dan berpotensi tsunami yang tersebar melalui saluran komunikasi SMS BMKG-Kominfo pada Kamis (27/5) sekitar pukul 10.36 WIB, .
Juru bicara Kominfo Dedy Permadi menyebut teknis SMS blast BMKG berkoordinasi langsung dengan operator seluler. Dimana Kominfo hanya memberikan izin antara BMKG dan operator seluler terkait.
"Kominfo itu memberikan izin SMS blast, memfasilitasi antara pihak yang akan melakukan SMS blast dan operator seluler. Sedangkan teknisnya, seperti saya sampaikan tadi, pihak yang memberikan SMS blast itu langsung berkoordinasi dengan operator seluler untuk menyebarkan konten mereka," kata Dedy di Jakarta..
Menurutnya sejuah ini Kominfo telah berkoordinasi dengan BMKG. Bahkan jika diperlukan akan terlibat dalam investigasi yang dilakukan BMKG. "Jika dalam perjalanannya ada gangguan, atau kesalahan, tentu kalau Kominfo diperlukan untuk proses investigasi, kami akan dukung. Tadi dari kasus ini muncul, tim kami dari Direktorat Pita Lebar juga berkoordinasi dengan BMKG," sebutnya.
Untuk mengetahui penyebab terjadi salah SMS, secara teknis sepenuhnya berada di BMKG. Selain itu BMKG juga berhak mengungkap penyebab salah SMS yang mengemparkan terkait potensi gempa ke publik tersebut.
"Tapi secara teknis itu ada di mereka (BMKG), bukan di Kominfo. Jadi, kalau mau tahu apa masalahnya, kesalahan servernya, atau apanya, saya nggak tahu ya, harus dicek. Itu nanti yang berhak menyampaikan kepada publik adalah BMKG, bukan Kominfo," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Seismologi Teknik Bambang Setyo Prayitno menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar, karena telah terjadi kesalahan pada sistem pengiriman informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang melalui kanal SMS. "BMKG dan Kominfo telah merespons secara cepat dengan melakukan klarifikasi terhadap sistem pengirim informasi yang salah tersebut, melalui saluran/kanal komunikasi yang sama, SMS BMKG-Kominfo," kata Bambang dalam keterangannya Kamis (27//5)
Dia menambahkan saat ini BMKG bersama Kominfo sedang melakukan penelusuran dan investigasi lebih mendalam terhadap penyebab kesalahan sistem SMS hingga tersebar informasi gempa berpotensi tsunami. "Masyarakat diimbau agar tetap tenang, karena hasil monitoring BMKG saat ini tidak terjadi gempa berkekuatan M8,5 di wilayah Indonesia, sehingga secara institusi BMKG tidak mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami," pungkasnya.(H-1)
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa gempa bumi dirasakan warga Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (18/7).
Gempa bumi 4.4 magnitudo yan terjadi berpusat di Kabupaten Pangandaran dan kedalaman 25 kilometer tidak berpotensi tsunami.
Gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang lepas pantai negara bagian Alaska, Amerika Serikat.
Gempa bermagnitudo 5,4 mengguncang gugusan Kepulauan Tokara di Prefektur Kagoshima, Jepang barat daya, pada Sabtu (5/7).RR
Badan Meteorologi Jepang (JMA) membantah keterkaitan antara rangkaian gempa bumi dan ramalan bencana yang muncul di sebuah cerita manga karya Ryo Tatsuki dengan judul The Future I Saw.
Pemerintah Jepang mulai melakukan evakuasi terhadap warganya yang tinggal di pulau-pulau barat daya akibat gempa yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved