Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEBANYAK 3,5 juta warga di Jabodetabek ditargetkan menjadi penerima Vaksin Gotong Royong. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza. Sementara itu, total jumlah penerima Vaksin Gotong Royong di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 20 juta orang.
Ariza menyebutkan, Dinkes DKI maupun Dinkes di Bodetabek akan bekerja sama dengan pemerintah pusat serta perusahaan-perusahaan untuk bisa menyelenggarakan Vaksin Gotong Royong. Di Jakarta, menurut Ariza, Vaksin Gotong Royong telah dimulai.
"Vaksin Gotong Royong alhamdulillah sudah tiga hari dilaksanakan setelah Pak Jokowi membuka dan kemudian saya membuka, Pak Menteri BUMN dan semua teman-teman swasta sudah baik sudah sangat membantu dan kami di Jakarta sangat berterimakasih kehadiran yang digagas oleh teman teman pengusaha dari Kadin dan Pak Erick Thohir yang sudah membantu. Di Jabodetabek itu ada sekitar 3,5 juta penerima," kata Ariza.
Baca juga: Pakar Ingatkan Masyarakat Jangan Panik Hadapi Varian Baru Covid-19
Ia berharap dengan hadirnya Vaksin Gotong Royong ini dapat mempercepat proses vaksinasi di Indonesia khususnya di Jakarta.
"Semoga ini bisa mempercepat pemulihan, kemudian lebih renda lagi penurunannya, kemudian angka kesembuhan makin meningkat lagi dan angka kematian menurun lagi," jelasnya.
"Dan yang tidak kalah penting bisa menimbulkan rasa percaya diri pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dalam rapat dengan kita semua yakni ditargetkan di kuartal kedua atau ketiga bisa mencapai 7%," lanjutnya. (OL-4)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved