Halal Bihalal, Menteri KKP Soroti Kebijakan yang tak Optimal

SAAT acara halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada Senin (17/5), Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyoroti kebijakan yang dianggap tak optimal.

Dia menyampaikan kembali target-target yang harus diselesaikan dalam rangka menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi negara.

Baca juga: Usai Lebaran, Ngurah Rai Alami Trafik Penumpang Tertinggi

"Terus terang di sektor budidaya saya ingin seriusi betul. Produk kita adalah kebijakan, tapi saya belum melihat produk kita adalah kebijakan (yang optimal). Apalagi kita akan menuju ekonomi biru. Di seluruh dunia saat ini menuju ekonomi biru. Budidaya pun bisa mencemari laut. Nah ini harus kita berpikir bagaimana tidak mencemari laut," ucap Trenggono dalam keterangan resmi, (17/5).

Menteri Trenggono pun mengajak jajarannya untuk aktif menelurkan ide-ide dan berinovasi. Hal tersebut menurutnya kunci dalam mencapai target KKP hingga 2024. Adapun dijabarkan, target utama KKP di antaranya mendorong produktivitas perikanan budidaya berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Program prioritas pun dikatakan sudah disusun KKP, seperti membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal, hingga meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap.

KKP pun menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2024 mencapai Rp12 triliun.

Mengenai peningkatan produktivitas perikanan budidaya, Trenggono juga menegaskan pentingnya mengedepankan riset dan teknologi. Sebab yang ingin dicapai, lanjutnya, tidak sebatas keuntungan finansial tapi juga keberlanjutan ekosistem perikanan sesuai dengan konsep ekonomi biru yang saat ini menjadi acuan banyak negara.

"Ini menjadi tantangan yang sangat menarik. Tapi ini kalau tidak didukung oleh bapak ibu semua, tidak akan berhasil. Keberhasilan ini bisa dilakukan apabila kita jadi dreamteam," kata Trenggono. (OL-6)