Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Nadiem Makarim dinilai tidak memiliki wawasan filosofi dan sejarah yang memadai dalam memimpin Kementerian Pendidikan Nasional selama ini.
Demikian disampaikan Senator Abdul Rachman Thaha, anggota Komite I DPD RI, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima redaksi, Rabu (21/4)
Abdul Rachman Thaha mengaku kekhawatirannya semakin kuat bahwa Indonesia kian nyata mau dibawa ke era abai sejarah dan sekulerisme. Beruntun masyarakat dipertontonkan kecenderungan itu. Sebelumnya tentang peniadaan pendidikan agama. Lalu larangan bahkan terhadap sebatas imbauan bagi siswa sekolah negeri untuk mengenakan busana sesuai ajaran agamanya.
Lebih lebar lagi, ungkap anak guru ngaji ini, perlakuan hukum yang diskriminatif terkait protokol kesehatan di masa pandemi. Juga, pemerasan Pancasila menjadi Ekasila, menunggangi pernyataan Bung Karno yang saya perkirakan lebih untuk menafikan sila pertama Pancasila.
"Sekarang, hilangnya nama KH. Hashim Asyari dari buku sejarah. Kalaulah dianggap semua itu adalah kebetulan, pertanyaannya adalah mengapa semua kebetulan itu punya benang merah," ujar dia.
Menurut Thaha, spesifik Nadiem Makarim, dalam catatannya memiliki torehan positif. Misalnya terkait critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Tapi Nadiem tak punya wawasan filosofi dan sejarah yang meyakinkan dalam cakrawala berpikirnya.
"Kendali kepempimpinannya juga rapuh. Hasilnya adalah muatan pendidikan yang mengarah pada materialisme gersang. Kebermaknaan hidup menjadi terkunci pada measurable, numeric productivity. Itu, jelas, bukan bangunan pendidikan yang kita idam-idamkan," tegasnya.
Karena itu, diringa mengaku waswas bahwa dunia pendidikan nasional semakin kritis. Setelah dibekap pandemi, orang nomor satu di kementerian pendidikan juga terlalu--maaf--yunior untuk mengurusi salah satu dimensi kehidupan yang paling fundamental.
"Saya enggan kaitkan itu ke isu reshuffle kabinet. Yang paling pokok adalah Presiden Jokowi sesungguhnya ingin meng-apa-kan anak-anak didik, guru, dan para pelaku pendidikan kita melalui tangan Menteri Nadiem. Kalau apa yang Menteri Nadiem lakukan--baik sengaja maupun tidak--adalah refleksi alam berpikir Presiden terkait dunia pendidikan kita, ini masalah serius. Sangat serius," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Begini Aturan Baru saat Sekolah Tatap Muka Dimulai
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
MENEMUKAN kembali identitas Indonesia, demikian ide penulisan sejarah yang diusung oleh Kementerian Kebudayaan dengan melibatkan 113 sejarawan dan arkeolog.
ANGGA Dwimas Sasongko bersama Visinema Pictures meneruskan ambisinya untuk menggarap film epik tentang Pangeran Diponegoro berjudul Perang Jawa.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved