Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Nadiem Makarim dinilai tidak memiliki wawasan filosofi dan sejarah yang memadai dalam memimpin Kementerian Pendidikan Nasional selama ini.
Demikian disampaikan Senator Abdul Rachman Thaha, anggota Komite I DPD RI, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima redaksi, Rabu (21/4)
Abdul Rachman Thaha mengaku kekhawatirannya semakin kuat bahwa Indonesia kian nyata mau dibawa ke era abai sejarah dan sekulerisme. Beruntun masyarakat dipertontonkan kecenderungan itu. Sebelumnya tentang peniadaan pendidikan agama. Lalu larangan bahkan terhadap sebatas imbauan bagi siswa sekolah negeri untuk mengenakan busana sesuai ajaran agamanya.
Lebih lebar lagi, ungkap anak guru ngaji ini, perlakuan hukum yang diskriminatif terkait protokol kesehatan di masa pandemi. Juga, pemerasan Pancasila menjadi Ekasila, menunggangi pernyataan Bung Karno yang saya perkirakan lebih untuk menafikan sila pertama Pancasila.
"Sekarang, hilangnya nama KH. Hashim Asyari dari buku sejarah. Kalaulah dianggap semua itu adalah kebetulan, pertanyaannya adalah mengapa semua kebetulan itu punya benang merah," ujar dia.
Menurut Thaha, spesifik Nadiem Makarim, dalam catatannya memiliki torehan positif. Misalnya terkait critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Tapi Nadiem tak punya wawasan filosofi dan sejarah yang meyakinkan dalam cakrawala berpikirnya.
"Kendali kepempimpinannya juga rapuh. Hasilnya adalah muatan pendidikan yang mengarah pada materialisme gersang. Kebermaknaan hidup menjadi terkunci pada measurable, numeric productivity. Itu, jelas, bukan bangunan pendidikan yang kita idam-idamkan," tegasnya.
Karena itu, diringa mengaku waswas bahwa dunia pendidikan nasional semakin kritis. Setelah dibekap pandemi, orang nomor satu di kementerian pendidikan juga terlalu--maaf--yunior untuk mengurusi salah satu dimensi kehidupan yang paling fundamental.
"Saya enggan kaitkan itu ke isu reshuffle kabinet. Yang paling pokok adalah Presiden Jokowi sesungguhnya ingin meng-apa-kan anak-anak didik, guru, dan para pelaku pendidikan kita melalui tangan Menteri Nadiem. Kalau apa yang Menteri Nadiem lakukan--baik sengaja maupun tidak--adalah refleksi alam berpikir Presiden terkait dunia pendidikan kita, ini masalah serius. Sangat serius," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Begini Aturan Baru saat Sekolah Tatap Muka Dimulai
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
Interaksi lintas budaya serta kesempatan membangun global networking diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam memulai karier profesional.
Di tengah derasnya arus teknologi, perhatian pada tulisan tangan terasa seperti langkah mundu
Bangsa kita telah mengalami sejarah panjang bagaimana memosisikan ujian sebagai bagian dari evaluasi hasil belajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
PERAYAAN Imlek kini tidak lagi sembunyi-sembunyi. Imlek bahkan sudah menjadi bagian dari perayaan hari besar dan tradisi budaya masyarakat Indonesia yang multipluralis.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Bonnie Triyana meresmikan pameran revolusi di Jakarta yang menghadirkan narasi baru sejarah kemerdekaan lewat karya seni dan perspektif kemanusiaan.
DI tengah pesatnya transformasi digital saat ini, pergeseran juga terjadi di ruang narasi sejarah. Kondisi tersebut membuat narasi sejarah bertransformasi di ruang digital.
Sutradara Aldo Swastia menyebut tidak ada patokan pasti dalam menentukan batas antara fakta dan fiksi yang harus dikembangkan terutama dalam film bertema sejarah atau kepahlawanan.
Penilaian terhadap Pak Harto harus dilakukan dengan pendekatan akademik yang berimbang,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved