Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut masih ada sekolah yang belum mengisi daftar periksa terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Salah satu penyebabnya adalah panjangnya daftar periksa yang harus diisi sekolah. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi guna dibuat lebih ringkas, padat, efektif, dan efisien.
"Untuk kesiapan sekolah melaksanakan PTM terbatas diimbau agar segera mengisi daftar periksa dari Kemendikbud," kata Plt Direktur SMA Kemendikbud Purwadi pada diskusi pendidikan tentang Persiapan PTM Terbatas yang digelar Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud) bersama Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat ( BKHM) Kemendikbud, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/4).
Menurut Purwadi, jumlah sekolah yang mengisi daftar periksa dari Kemendikbud itu terus bertambah. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada guru-guru dan sekolah yang antusias untuk melakukan persiapan agar segera membuka PTM Terbatas.
"Pertanyaannya, kenapa sekolah ada yang belum mengisi daftar periksa. Ini harus kita evaluasi," kata Purwadi.
Dia memperkirakan ada beberapa hal yang menyebabkan sekolah belum mengisi daftar periksa tersebut. Diantaranya panjangnya daftar periksa yang harus diisi sekolah. Purwadi berpendapat, seharusnya daftar periksa tersebut dipersingkat dan diperpadat.
"Kita perlu duduk bersama terkait banyaknya pertanyaan yang disampaikan di daftar periksa. Harusnya yang penting-penting saja sehingga sekolah bisa mengisi dan cepat," ungkapnya.
Terlebih lagi, tambah Purwadi, sebagian data yang dipertanyakan dalam daftar periksa sudah ada di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah diisikan sekolah secara berkala.
Dalam kesempatan sama, Purwadi kembali memberi gambaran terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Salah satu dorongan terkuatnya adalah karena kurang efektifnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring.
Pelaksanaan PJJ daring selama ini diakui Purwadi menimbulkan learning loss. "Terutama di level bawah. PJJ daring harus pakai device. Sedangkan di daerah yang tidak terjangkau sinyal harus pakai guru kunjung," bebernya
Tidak hanya itu, proses PJJ pun semakin tidak efektif mengingat saat guru memberi tugas kepada siswa ternyata tidak selalu dikerjakan oleh siswa. "Terkadang orang tuanya yang mengerjakan. Jadi selama PJJ yang sekolah orang tuanya, bukan anaknya," terang Purwadi
Plt BKHM Kemendikbud Hendarman menambahkan PTM merupakan kewenangan daerah masing-masing. Bagi daerah atau sekolah yang belum menyerahkan daftar periksa diimbau agar menyegerakan. "PTM seharusnya sudah bisa dimulai ketika SKB 4 Menteri pertama diterbitkan pada 2020 yang dimulai dari zona hijau," jelasnya. (OL-15)
PEMERINTAH melalui Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Konsorsium Riset Artificial Intelligence
Pendidik dan tenaga pendidik merupakan inspirator, motivator, katalisator, dan penjaga gawang yang bisa memberikan perubahan kepada para siswa.
Kemendikbud yang menggunakan dana rakyat sedang serius bekerja di bidang yang merupakan spesialisasinya.
Perhatian Kemendikbud terhadap pendidikan di daerah khusus bernilai strategis dalam memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme warga.
Dalam STEM, siswa juga dilatih untuk mengembangkan kompetensi sosial melalui kegiatan kolaborasi dalam kelompok.
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
Anies mengatakan belum bisa memastikan kegiatan tatap muka sekolah kapan bisa dilaksanakan karena harus melihat dulu perkembangan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan pengkajian mendalam soal pembukaan sekolah.
Banyak orangtua yang menolak sekolah tatap muka kembali diadakan, karena khawatir sekolah akan menjadi klaster penyebaran covid-19.
SEBANYAK 171.998 peserta didik di Jakarta tidak memiliki gawai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Gelaran pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan di penghujung tahun ini atau tahun 2021 karena masih situasi covid-19.
PENYESUAIAN kurikulum harus dilakukan apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) campur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved