MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) memasukkan peta jalan pengembangan biosains di Indonesia dalam rancangan pokok-pokok Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu diketahui dari hasil pertemuan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Reini Wirahadikusumah.
Kunjungan MPR ke kampus ITB pada Senin (22/3), tersebut dilakukan dalam rangka meminta masukan dari ITB. Fadel menyampaikan, MPR ingin membuat GBHN yang akan berlaku selama 25 tahun. "Untuk itu MPR meminta pendapat dari anggota DPR, DPD, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi atas berbagai isu," kata Fadel, seperti dilansir dari laman ITB, Kamis (25/3).
Terkait dengan biosains, dijelaskan Fadel, masukan dari ITB akan menjadi bahan utama berhubungan dengan pokok-pokok haluan negara dalam bidang pengembangan industri dan teknologi ke depan.
"Ternyata ini merupakan 7 program utama dari ITB dan nomor 1 yang berhubungan dengan itu (pengembangan bioteknologi). Dalam waktu dekat ini ITB akan memberikan dukungan dalam bentuk masukan berupa makalah, paper, sehingga ini bisa melengkapi dukungan bahan yang ada di MPR," ujar Fadel yang juga alumni Teknik Fisika ITB angkatan 78 ini.
Rektor ITB menyambut baik atas rencana tersebut. Saat ini, kata Reini, ITB memiliki pusat-pusat penelitian dan Pusat Unggulan Iptek (PUI) dimana salah satunya adalah Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi.
Menyambung harapan MPR, ITB berkomitmen menyediakan hasil penelitian, paper, laporan senat akademik, dan seminar tentang GBHN yang nantinya akan menjadi produk pemerintah dalam realisasinya. Semua itu akan disatukan dalam sebuah naskah akademik.
"Naskah akademiknya akan kita sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita tidak melakukan dari nol karena kita sudah mempunyai kajian mengenai hal itu (biosains/nanosains). Tinggal mempertajam untuk kebutuhan nasional," ujar Prof Reini.
Oleh sebab pokok-pokok GBHN ini akan digunakan dalam jangka panjang, ITB mencoba mengidentifikasi bagaimana arah bagi Indonesia yang paling optimal di GBHN, di samping pemilihan topik juga kebutuhan pokoknya.
"Seperti yang sudah disampaikan bagaimana tujuan kelembagaannya, programnya bagaimana, bukan hanya penentuan risetnya saja. Sehingga semuanya bisa ditata dan dijaga oleh pemerintah," ujar Prof Reini. (H-2)
