Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya-upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim lewat sejumlah strategi. Hal itu merupakan wujud tanggung jawab di tingkat nasional sekaligus di tingkat global.
"Indonesia telah menyiapkan dokumen Updated NDC yang menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi," ujarnya dalam webinar Konsultasi Publik Indonesia LTS-LCCR 2050, di Jakarta, Rabu (24/3).
Sejak 2020, kata Siti, Indonesia telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan. Dokumen LTS-LCCR 2050 merupakan arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya.
"Dokumen LTS LCCR 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan turunnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pembelajaran atas rentannya kondisi global menghadapi pandemi Covid-19 dengan tetap optimis mengacu kepada prospek pemulihan paska pandemi serta kebijakan nasional seluruh sektor saat ini sampai tahun 2050," jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lain (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan arah yang akan dituju pada tahun 2050. Dengan skenario paling ambisius yaitu LCCP (Low Carbon Compatible with Paris Agreement), secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor FOLU sudah mulai net sink.
"Seluruh sektor harus makin meningkatkan penurunan emisi GRK menuju tahun 2050. Selain itu, diharapkan pada tahun 2050 dapat tercapai ketahanan iklim melalui pathway sektoral dan kewilayahan. Kemudian, dengan skenario ambisius, Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2070," kata Menteri Siti.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menyampaikan komitmen sektor energi menurunkan emisi GRK sebesar 314-398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030. Komitmen tersebut dicapai melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.
"Penurunan emisi dari sektor energi didorong melalui aksi-aksi diantaranya penyediaan listrik melalui pembangkit EBT, penerapan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar nabati, dan implementasi cofiring biomassa untuk mengurangi konsumsi batu bara PLTU," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Ruandha A. Sugardiman menjelaskan dokumen LTS-LCCR 2050 terdiri dari 9 bagian atau bab. Ruanda menggarisbawahi pada bab terakhir, bahwa LTS-LCCR 2050 Indonesia mencerminkan data dan informasi terkini, analisis, dan skenario untuk kemungkinan masa depan guna berkontribusi dalam aksi iklim global dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris.
Sebagai negara berkembang, Indonesia kemungkinan akan mengalami perubahan dinamis akibat perubahan nasional dan global serta pandemi Covid-19 saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, LTS-LCCR 2050 Indonesia akan dimonitor, direview dan dimutakhirkan seperlunya dengan mempertimbangkan keadaan nasional, kapasitas dan kapabilitas, dan ketentuan dalam paris agreement.
"Jadi intinya dokumen ini dinamis, dengan mengikuti perkembangan kedepan seperti apa. Oleh karena itu, kami mohon masukan bapak/ibu sekalian pada diskusi webinar kali ini, sehingga dokumen yang kita susun bersama ini menjadi strategi jangka panjang Indonesia menuju net zero emission 2070," tandasnya. (H-2)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif.
Dari sebanyak 8 lokasi Karhutla di Riau, wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang cukup luas terdampak.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Jumat (13/2) yang berlaku hingga 30 November 2026 mendatang.
KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau terus meluas dan bahkan telah menembus hingga 745,5 hektare (ha).
JUMLAH titik panas atau hotspot sebagai indikator karhutla di Riau terus melonjak. Berdasarkan pantauan terakhir satelit ditemukan sebaran titik panas yakni 336 di sumatra
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved