Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA tim peneliti vaksin nusantara dr Yetty Movieta Nency enggan mengomentari pendapat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyatakan proses uji klinis vaksin Nusantara tidak mengikuti kaidah klinis. Ia mengaku pihaknya masih fokus melakukan penelitian.
"Saat ini biarkan tim peneliti fokus dulu ya," kata Yetty, Kamis (11/3).
Peneliti yang juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu tak bicara lebih lanjut mengenai perkembangan pengembangan vaksin. Dia mengarahkan untuk bertanya lebih lanjut mengenai vaksin Nusantara ke Litbangkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan peneliti utama.
Dihubungi terpisah, Humas Undip Semarang Utami mengatakan tim peneliti tengah menyempurnakan uji klinik fase satu. Tim menolak untuk diwawancara.
"Tapi sepertinya untuk saat ini baru fokus penyempurnaan fase satu ini. Sehingga sementara belum berkenan di-interview dulu," ujar Utami.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyebut proses uji klinis vaksin Nusantara tidak mengikuti kaidah klinis. Salah satu kaidah klinis yang tak diikuti ialah tempat lokasi penelitian. Terdapat perbedaan tempat penelitian dengan pihak yang sebelumnya mengajukan diri sebagai komite etik. Padahal, BPOM telah membuat aturan tertentu terhadap segala proses pembuatan vaksin gagasan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.
"Komite etik dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tapi pelaksanaan penelitian ada di RSUP dr Kariadi Semarang," kata Penny dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR, Rabu, 10 Maret 2021.
Baca juga: Badan POM: Penelitian Vaksin Nusantara Tak Ikuti Kaidah Klinis
Di sisi lain, Kemenkes menyatakan mendukung pengembangan vaksin lokal, termasuk vaksin Nusantara. Pemerintah bakal membantu pembiayaan riset vaksin Nusantara. Namun, hal itu harus melewati proses evaluasi dari tim independen yakni BPOM.
"Sehingga, kita bisa melakukan standing poin untuk biaya secara legal dan mempunyai kredibilitas yang independen itu yang akan kami sampaikan soal vaksin Nusantara," ujar Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam keterangan tertulis.(OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved