Kelola Sampah Perlu Merangkul Pemda, Masyarakat, dan Dunia Usaha

DIRJEN Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan, KLHK selama ini memberikan bantuan fasilitasi pendirian bank sampah induk di daerah.

Selain itu, KLHK  juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada semua pihak serta memberikan pelatihan terkait pengelolaan sampah.

“Selain itu KLHK  juga sudah menyiapkan sistem pengelolaan sampah di bank sampah sehingga mudah dalam memantau pengurangan sampah di bank sampah,” ujar Rosa Vivien, dalam penjelasan kepada media melalui zoom, Jumat (26/02).

Dikatakan Vivien, pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk kolaborasi semua pihak yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,  dan dunia usaha.

“Jumlah bank sampah saat ini sebanyak 11.330 unit dan hampir 20% nya merupakan binaan dari swasta (Unilever, Astra, Danone) dan badan usaha milik pemerintah (Penggadaian dan PLN),” jelasnya.

Vivien lebih lanjut mengungkapkan, peran bank sampah saat ini bukan hanya memilah, mencacah, mencuci dan menjual sampah anorganik.

Tetapi saat ini, jelas Vivien,  pengembangan peran bank sampah lebih banyak sebagai tempat untuk mengedukasi  masyarakat, perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah dari sumber dan mendorong circular economy.

“Peran bank sampah harus dilihat secara holistik mulai dari hulu ke hilir  yakni mulai dari pendekatan edukasi pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat sampai kepada pemasaran di industri daur ulang,” kata Vivien.

Ia juga menambahkan peran pemerintah daerah sangat diharapkan karena bank sampah menjadi salah satu cara pencapaian target jakstrada (kebijakan strategis daerah) dalam pengurangan sampah oleh pemerintah daerah

Untuk lebih meningkatkan peran bank sampah tersebut agar makin diminati masyarakat dan menjadi kegiatan bermanfaat bagi lingkungan mulai di tingkat RT hingga provinsi,  Vivien menjelaskan sejumlah upaya.

Upaya tersebut meliputi edukasi ke masyarakat, mekanisme pasar jelas sehingga harga penjualan sampah di bank sampah dapat bersaing, meningkatkan peran pemerintah daerah untuk pengembangan bank sampah, misalnya dukungan pendanaan dan fasilitasi, dan Revisi Permen LHK No 13/2012 tentang  3R di Bank Sampah.

Secara terpisah,  Ketua Bank Sampah se-Indonesia, Saharuddin Ridwan mengatakan, jika bank sSampah dimanfaatkan, misalnya setiap kabupaten atau kota membentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD), maka sesungguhny anggaran kabupaten/kota bisa lebih hemat.

“Sebab uang yang dianggarkan misalnya sebesar Rp 300 juta untuk membiayai bank sampah, tapi akan kembali berlipat hampir satu miliar. Uang itu kembali ke kas kabupaten/kota,” jelas Saharuddin.

Karena itu, ia berpendapat  perlu integrasi penanganan bersama masalah instansi pemerintah mengenai sampah-bank sampah ini, tidak hanya KLHK atau masyarakat.

Saharuddin meminta setiap desa mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah. “Mengapa  demikian? Karena menurut saya tujuannya saya yakni bagaimana mengelola sampah masyarakat menjadi lebih sinergi dan manfaatnya dirasakan semua, sehingga lingkungan pun menjadi lebih bersih,“ jelasnya. (RO/OL-09)