Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan HIdup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan indeks kualitas lingkuangan hidup sebagaimana telah rutin dilakukan sejak beberapa tahun.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah mengatakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2020 mengalami peningkatan 3,72 poin.
"Tentu kita patut bersyukur dari data yang kami lakukan, tahun 2020 IKLH berada di 70,27, naik 3,72 poin dibanding 2019, Angka ini juga berada diatas target KLHK yakni 68,71. " kata KArliansyah dalam webinar, Rabu (24/2).
Hal itu menurutnya disebabkan salah satunya dengan adanya perbaikan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualit Air (IKA). Ia melanjutkan, berdasarkan penilaian 27 orang ahli melalui metode Analytical Hierarchy Prosess (AHP), isu kualitas udara dan air dipandang sangat penting adri sisis kesehtan dan lingkungan, sehingga bobot tahun 2020-2024 naik dibandingkan perhitungan IKLH tahun 2015-2019.
Pada IKA tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,91 dibanding dengan tahun 2019, Namun, lanjutnya meski mengalami kenaikan, hal ini belum memnuhi RPJMN sebesar 55,10. "Meski ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada 52,62. namun IKA baru mencapai 53,53," ucap KArliansyah.
Dalam hal ini, terdapat 8 provinsi yang memenuhi target IKA yang ditetapkan yaitu Bengkulu, BAnten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, JAwa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Papua. Sedangkan 26 provinsi lainnya tidak memenuhi target. Menurut Karliansyah parameter utama yang menyebabkan tidak memenuhi target yiti BOD, DO, Fecal Coli, Sehingga menunjukan sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab peniurunan kualitas air.
Baca juga : Inilah Pemicu Cuaca Ekstrem di Yogyakarta
Sementara itu berdasarkan hasil perhitunagan status mutu air menggunakan metode Indeks Pencemaran yang tanya berasal dari 725 titik pemantauan kualitas air sungai di 34 provinsi seluruh Indonesia sejak tahun 2015-2020 dapat disimpulkan bahwa hanya 16% yang memenuhi baku mutu, cemar ringan 65%, cemar sedang 12% dan cemar berat 7%. "NAmun berdasrkan trend selama 5 tahun terakhir titik pemantauan air yang memenuhi baku mutu meningkat 28%," ucapnya.
Ia melanjutkan, pada IKU 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin dibandingkan tahun 2019 yakni kini berada di titik 87,21. Capaian ini pun melampaui target 2020 yakni di 84,10.
Capaian IKU ini juga sejalan dengan 34 provinsi yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data IKU dari tahun 2015-2020, 27 provinsi mengalami trend peningkatan IKU, 5 Provinsi dengan peningkatan IKU tertinggi adalah Banten, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau.
"Mutu udarapada tahun 2015-2020 cenderung berada pada kategori baik dan sedang. Sementar pada tahun 2019, Kota PAlangkaraya berada pada kategori tidak sehat, hal ini disebabkan oleh kenaikan konsentrasi PM 2,5 dampak dari KArhutla di Palangkara," ucapnya.
Selain peningkatan IKA dan IKU, peningktan IKLH juga menurut KArliansyah disbebkan oleh faktor lain seperti adanya perubahan pembobnotan dalam rumus IKLH tahun 2020 dan danya poenambahan komponen indeks yaitu indeks kualitas air laut (IKAL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG), (OL-2)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan MenLH Hanif Faisol Nurofiq sepakat perkuat kolaborasi kampus dan pemerintah dalam pengelolaan sampah nasional.
Dalam satu tahun terakhir, Delonix Hotel Karawang menjalankan program keberlanjutan terstruktur yang mengacu pada kerangka kerja berbasis sains dari EarthCheck.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Kemajuan ilmu pengetahuan modern telah membawa banyak progres dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral tanpa batas untuk menjaga kelestarian alam
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved