Kejar Target Rampungkan Vaksinasi Akhir 2021

PEMERINTAH menargetkan sebanyak 180 juta penduduk Indonesia selesai divaksin pada Desember tahun ini. Vaksinasi dilakukan secara bertahap yang sudah dilakukan sejak pertengahan Januari lalu bagi kelompok tenaga kesehatan (nakes) dan akan diikuti vaksinasi terhadap pelayan publik, lanjut usia (lansia), dan masyarakat umum.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, saat ini lebih dari 1 juta nakes atau sekitar 70% sudah divaksinasi dan diharapkan selesai akhir di akhir pekan ketiga Februari ini. Sementara pelaksanaan tahap kedua vaksinasi untuk petugas publik dan lansia juga akan dimulai minggu ketiga Februari ini.

''Maka proses vaksinasi untuk masyarakat umum akan dilaksanakan secepatnya setelah pelayan publik dan lansia, sekitar April atau Mei 2021. Tidak menutup kemungkinan lebih cepat tergantung situasi epidemiologi, ketersediaan vaksin, dan kajian, serta rekomendasi dari para ahli,'' ungkap Dante dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia, Selasa (16/2).

Baca Juga: Pemerintah Prioritaskan Alkes Dalam Negeri pada Program Vaksinasi

Wamenkes menyebut, sejauh ini pelaksanaan program vaksinasi nasional sudah cukup baik. Namun, berbagai upaya akselerasi tetap dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi secara nasional. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini, kata Dante, pemerintah terus melakukan evaluasi untuk perbaikan dan pelaksanaan ke depan.

''Seperti melakukan penyiapan strategi perubahan screening. Termasuk penyiapan beberapa strategi untuk mencapai target, misalnya melalui vaksinasi massal, pelibatan organisasi profesi kesehatan, asosiasi rumah sakit dan klinik, serta pergerakan lintas sektor untuk membantu pelaksanaan di lapangan,'' jelasnya.

Pemerintah sendiri menyatakan telah mengamankan sekitar 600 juta vaksin untuk memenuhi target vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia. Jumlah tersebut akan tersedia secara bertahap.

Dante mengatakan bahwa saat ini tersedia 3 juta dosis vaksin covid-19 dari Sinovac yang sudah didistribusikan ke daerah untuk tahap pertama penyuntikan kepada nakes. ''Selain itu sudah datang bahan baku vaksin yang akan diproduksi oleh Biofarma. Ada sekitar 7,6 juta dosis yang tersedia pada akhir Februari 2021 dan 11,4 juta dosis pada Maret 2021,'' paparnya.

Baca Juga: Perpres 14/2021 Izinkan Swasta Lakukan Vaksinasi Covid-19

Selanjutnya, Indonesia juga akan menerima tambahan vaksin dari The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) sebanyak 13,7 juta dosis yang akan datang secara bertahap pada kuartal pertama 2021 ini.

Di sisi lain, keterbatasan stok vaksin covid-19 secara global menjadi tantangan utama dalam percepatan program vaksinasi nasional yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia. ''Kendala utama adalah ketersediaan vaksin yang masih terbatas secara global. Semua orang berebut, bukan cuma Indonesia saja,'' kata Dante.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk tetap memperlancar percepatan program vaksinasi nasional agar mampu menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia hingga 2022 mendatang.

''Upaya paralel terus dilakukan, di antaranya menjalin kerja sama internasional dengan produsen vaksin seperti Novavac, Astrazeneca, dan berbagai kerja sama internasional lainnya untuk memperbesar peluang penemuhan kebutuhan vaksin secara nasional,'' ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penelitian vaksin covid-19 di dalam negeri, yang dilakukan sejumlah lembaga dan universitas. Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait untuk menggaet perusahaan farmasi. Sehingga, dapat memproduksi vaksin hasil pengembangan tim peneliti domestik. ''Dalam proses hilirisiasi kita melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Mereka sepakat dalam koordinasi ini bahwa penelitian vaksin dalam negeri akan dilead oleh PT Bio Farma,'' jelasnya.

Di samping itu, pemerintah akan mengadakan program vaksinasi gotong-royong. Adapun regulasi terkait vaksin gotong-royong masih dalam pembahasan. Nantinya, program tersebut dipastikan tidak mengganggu program vaksinasi nasional.

Pengaturan vaksin mandiri
Guna mencapai target vaksinasi 181,5 juta penduduk tersebut, pemerintah juga membuka kemungkinan pelibatan pihak swasta untuk skema vaksinasi mandiri. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan vaksinasi di Tanah Air.

Dante mengatakan hal itu masih dalam tahap pengkajian dan diskusi dengan stakeholder terkait. Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang akan mengatur pelaksanaan secara teknis vaksin mandiri.

''Masih akan digodok supaya program vaksin gotong royong tidak menggangu program vaksin yang sedang berjalan secara gratis saat ini. Intinya bahwa vaksin yang dilakukan secara gotong royong tidak mengubah prioritas tata urutan dari vaksin yang sudah direncanakan secara program,'' kata Dante.

''Jadi (vaksin) yang berbayar tidak akan mengganggu jumlah vaksin yang kita beli untuk masyarakat untuk diberikan secara gratis. Aspek berkeadilan seperti ini itu akan menjamin semua orang, baik kelompok masyarakat ekonomi rendah maupun tinggi, dapat kesempatan untuk memperoleh vaksinasi,'' pungkasnya. (Ifa/Ata/S2-25)