Minggu 14 Februari 2021, 20:35 WIB

Menag Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal

Faustinus Nua | Humaniora
Menag Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal

Antara
Menag, Yaqut Cholil Qoumas

 

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Penyematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain. 

“Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya,” ujar Menag Yaqut dikutip dari laman Kemenag, Minggu (14/2). 

Stigma atau cap negatif, menurut Menag, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi. Untuk itu, menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah adalah sebuah keniscayaan, lebih-lebih di era keterbukaan informasi saat ini. Stigma radikal juga bisa jadi muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain. 

Baca juga : Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Komorbid dan Lansia

“Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” kata Gus Yaqut, sapaan akrab Menag. 

Dengan model tabayyun ini, maka hakikatnya seseorang atau kelompok juga akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah. Untuk itu, Menag Yaqut mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah. Jika pola ini diterapkan, Menag optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah. 

“Saya tidak setuju jika seseorang  langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” imbuhnya.

Menag Yaqut menegaskan, terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya masih sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebenarnya telah jelas ada regulasi yang mengaturnya. Prosedur penyelidikan pun telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun KASN. 

Dengan dasar tersebut, Menag Yaqut berharap, semua pihak untuk mendudukkan persolan ini dengan proporsional. “Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” tandasnya.(OL-2)

 

Baca Juga

Dok NasDem

NasDem Minta Warga Datang Sesuai Jadwal untuk Vaksinasi Kedua

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 23:20 WIB
Pemberian vaksin dosis pertama dimulai 5 Juli- 1 Agustus 2021. Sementara untuk dosis keduanya dimulai 2 hingga 29 Agustus...
Antara

Pertumbuhan Awan Meningkat, Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir Senin, 2 Agustus 2021

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 22:05 WIB
POLA perlambatan kecepatan angin menunjukkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah besok, Senin, 2 Agustus...
Dok MI

Besok, Jokowi Umumkan Nasib PPKM Level 4

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 21:37 WIB
Bila kasus covid-19 masih tinggi di beberapa daerah, bukan tidak mungkin kebijakan PPKM level 4 akan diperpanjang seminggu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pemerintah Afghanistan Hadapi Krisis Eksistensial

 Laporan SIGAR menggarisbawahi kekhawatiran pasukan Afghanistan tidak siap untuk melakukan pertahanan yang berarti

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya