EPIDEMIOLOG Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman menilai, kebijakan di rumah saja setiap akhir pekan yang dilakukan oleh sejumlah daerah di Indonesia tidak akan efektif untuk menurunkan jumlah kasus covid-19 di Indonesia.
"Kebijakan ini tidak akan signifikan berdampak karena masa inkubasi covid-19 kan 2 minggu. Kalau dimaksudkan memutus transisi, kebijakan ini tidak berbasis ilmiah yang kuat. Kalau mau begitu, minimal 2 minggu yang harus dilakukan," kata Dicky kepada Mediainonesia.com, Sabtu (6/2).
Ia mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah harus memahami bahwa kunci dari pengendalian pandemi yakni dengan memperkuat 3T.
Penguatan tersebut harus dilakukan dari fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas.
Dicky mengusulkan agar setiap puskesmas memiliki klinik demam yang berfungsi untuk menjaring orang-orang yang menjadi suspek covid-19 untuk dikarantina sejak dini.
"Dengan adanya klinik demam, bisa kita jaring seawal mungkin suspek covid-19 untuk langsung testing dengan difasilitasi oleh pemda," tandasnya.
Deteksi dini, sambungnya, harus melibatkan banyak pihak, mulai dari kesigapan pemerintah hingga inisiatif masyarakat.
Selain itu, Dicky menyebut pemerintah juga harus segera merevisi UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Ia menyebut, UU tersebut kini tidak cukup akomodatif untuk diterapkan di Indonesia.
"UU tersebut harus jelas mengatur mana peran setiap sektor pusat dan daerah. Selain itu harus juga dibuat strategi PSBB atau lockdown sehingga tidak memberatkan. Ini harus secepatnya direspon utuk membuat revisi dengan melibatkan banyak pihak," imbuhnya.
"Dengan adanya daerah yang membuat kebijakan lockdown akhir pekan yang gak efektif, ini bukti bahwa mereka kehabisakn akal dan bingung apa lagi yang harus dilakukan," pungkasnya. (OL-8)
