Tingkatkan Literasi, Sinergi dengan Perpusnas Perlu Ditingkatkan

WAKIL Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersinergi dengan Perpusnas agar dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa dan mahasiswa.

“Kebijakan Kemendikbud seperti Merdeka Belajar harus bersinergi dengan Perpusnas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa dan mahasiswa kita,” ujar Fikri dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan sinergi tersebut harus dilakukan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), peningkatan literasi di desa melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Fikri menjelaskan, permasalahan literasi di Tanah Air adalah rendahnya budaya baca masyarakat. Hal itu dikarenakan Indonesia lebih dikenal dengan budaya lisan dibandingkan tulisan.

“Komisi X DPR menekankan kementerian dan lembaga terkait dan Perpusnas untuk sungguh-sungguh memperhatikan catatan dan masukan yang disampaikan untuk meningkatkan program dan kegiatan literasi masyarakat,” katanya.

DPR juga mendorong agar kementerian dan lembaga bersama Perpusnas untuk membuat peta kebutuhan bahan pustaka dan skema akselerasi pengadaan serta pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan di daerah.

“Begitu juga dengan Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk bekerja sama dengan Perpusnas dalam upaya peningkatan literasi di daerah,” imbuh dia.

Rapat dengar pendapat DPR dengan sejumlah lembaga tersebut merupakan bagian dari penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020-2035 dalam hal penguatan literasi.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan persoalan literasi tidak hanya pada sisi hilir, yakni rendahnya budaya baca dan indeks literasi, tetapi juga pada sisi hulu.

Baca juga : PGRI :Guru Jangan Hanya Jadi Tempelan di Peta Jalan Pendidikan

Sisi hulu tersebut mulai dari peran pemerintah, peran pengarang atau penulis buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peran penerbit, peran penerjemah, regulasi distribusi bahan bacaan, dan anggaran belanja buku yang terbatas.

“Faktanya memang tidak ada buku yang tersebar di masyarakat. Bahkan, bahan bacaan di sekolah terpencil itu masih sangat terbatas,” kata Syarif.

Menurut Syarif, pemerintah tidak mengandalkan buku digital bagi siswa dan masyarakat ada di daerah terpencil, karena keterbatasan jaringan internet. Kebutuhan akan buku fisik sangat diperlukan.

Syarif menambahkan, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan berkoordinasi dengan KL lainnya untuk mendukung program literasi. Dia menekankan, persoalan literasi di Indonesia merupakan tugas bersama. 

Dalam laporannya, Syarif memaparkan Kajian Indeks Kegemaran Membaca yang dilakukan Perpusnas pada 2020 adalah 55,74 (sedang). Kajian yang dilakukan atas 10.200 responden di 34 provinsi tersebut mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan penguatan literasi harus dilakukan mulai dari keluarga dan masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini dapat tercapai dan tidak hanya pada tataran konsep. Untuk itu, diperlukan sinergi dari kementerian dan lembaga hingga pemda hingga berwujud nyata, termasuk pada penyediaan akses dan infrastruktur,” kata Totok.

Totok mengakui bahwa literasi memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Kemampuan literasi ditanamkan di sekolah dengan cara mengubah pendekatan pedagogi di sekolah dengan membiasakan membaca.

“Kami akan coba terapkan pada program Sekolah Penggerak yang kemarin baru diluncurkan,” kata Totok. (Ant/OL-7)