Lockdown tidak Bisa Serta Merta Diterapkan di Pulau Jawa

JURU bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut pembatasan sosial secara besar-besaran atau lockdown tidak bisa serta merta dilakukan. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan banyak aspek.

"Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," kata Wiku di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Kamis (28/1).

Wiku mengatakan setiap kebijakan harus menyesuaikan kondisi dan risiko penularan covid-19 di daerah masing-masing. Salah satu contohnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang hanya berlaku di tujuh provinsi.

Tujuh provinsi itu ialah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Saat ini, pemerintah tengah berupa meningkatkan Testing, Tracing, dan Treatment (3T) sebagai langkah deteksi dini.

"Ini juga salah satu upaya pemetaan terhadap mereka yang positif dan juga kontak erat. Tentunya upaya 3T ini tidak mudah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya jumlah penduduk," ujarnya.

Sebelumnya, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan pemerintah memberlakukan lockdown di Pulau Jawa minimal selama satu bulan. Sebab, Pulau Jawa penyumbang kasus aktif covid-19 tertinggi.

Selain itu, positivity rate di Pulau Jawa sudah di atas 20%. Angka itu empat kali lipat standar maksimal Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), yakni 5%.

"Kalau di atas 20%, pandemi sudah sangat tidak terkendali," ucap Dicky, Kamis (28/1). (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama