Virus covid-19 strain baru menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat, pasalnya virus ini diketahui memiliki kemampuan penyebaran yang lebih cepat dan luas, terlebih juga telah menyebar di 50 negara.
Menurut Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian, perlu adanya pembatasan WNA masuk ke Indonesia sebagai mitigasi penanganan covid-19.
Andre juga mengapresiasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasan masuk Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri. Hanya saja pelaksanaannya harus dilakukan dengan konsisten agar berdampak pada penurunan penyebaran virus.
Baca juga: Luapan Sungai Kali Paruk Sebabkan Banjir di Kabupaten Banyumas
“Pemerintah sudah melakukan mitigasi dengan PSBB Jawa-Bali untuk mengurangi pergerakan penduduk. Sudah melakukan pelarangan WNA untuk datang ke indonesia kecuali memenuhi persyaratan. Semoga ini bisa mencegah masuknya mutasi virus covid-19 yang disebut lebih berbahaya,” kata Andre dalam diskusi daring yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Rabu (27/1).
Selain pembatasan pergerakan penduduk dalam dan luar negeri, Andre juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesiapan vaksinasi covid-19. Tidak hanya terkait distribusi maupun teknis pemberian, namun pemerintah harus sigap akan implikasi mutasi virus terhadap vaksin yang telah ada. “Ada lima vaksin yang disetujui, yang sudah mulai dari Sinovac. Kita belum dapat informasi apakah vaksin ini bekerja untuk varian baru,” ucapnya.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE mengungkap, kemunculan terjadinya mutasi yang membentuk varian baru lumrah terjadi. Adanya kemungkinan mutasi yang baru muncul dan bermasalah terhadap kerja vaksin menjadi tugas bagi industri vaksin global. “Vaksin harus siap untuk disesuaikan berdasarkan kondisi mutan SARS CoV-2 agar kinerja vaksin masih efektif dalam mengenali SARS CoV-2,” kata Tjandra.
Lebih lanjut ia menjelaskan, SARS CoV-2 varian D614 sebenarnya sudah lama, tepatnya sejak Februari 2020. Saat itu Pemerintah Inggris melaporkan kemunculan mutasi D614 di Inggris kepada WHO dalam kerangka International Health Regulation yang mengatur kemungkinan penularan penyakit antar negara. Namun mutasi virus itu itu dinilai wajar.
Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengingatkan vaksin bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi pandemi. Menurut Pandu, tak perlu ada persyaratan-persyaratan yang menghambat proses vaksinasi. “Kata-kata layak dan tidak layak itu sangat mengganggu, kemudian tidak ada referensinya. Jangan buat persyaratan-persyaratan yang menghambat di lapangan,” tukas dia.
Ia juga menjelaskan bahwa vaksin aman untuk lansia 60 tahun ke atas. Dari semua tenaga kesehatan yang jadi prioritas, nakes paling berisiko adalah nakes 60 tahun ke atas. Sinovac adalah salah satu vaksin yang disebutnya tidak memberikan batasan pemberian berdasarkan usia.
”Vaksinasi ini bermanfaat untuk mencegah angka hospitalisasi dan menurunkan angka kematian. Negara yang memprioritaskan tenaga medis dan lansia 60 tahun ke atas, angka kematian pada usia tersebut yang tadinya 30 persen turun jadi 7 persen,” imbuhnya.
Dia juga kembali meminta pemerintah untuk tidak menyangkal dengan permasalahan yang sangat besar. Saat ini, Indonesia berkejaran dengan makin meningkatnya penularan, serta mutasi virus yang alamiah pasti terjadi. Untuk itu, dr. Pandu meminta pemerintah memprioritaskan pandemi dibandingkan ekonomi, serta melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan.
”Kita harus benar-benar menangani pandemi dengan manajemen modern, yaitu dengan rencana. Sampai saat ini, indonesia belum punya perencanaan. Kita dorong pemerintah untuk membuat rencana. Tanpa perencanaan kita tidak tahu bagaimana. Jangan lagi mengulangi kesalahan lalu,” pungkasnya (H-3)
