PPKM Dinilai tidak Efektif Kurangi Mobilitas Warga

KEBIJAKAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dinilai tidak efektif mengurangi mobilitas masyarakat. Peneliti Lapor Covid-19 Yemiko Happy mengatakan pihaknya masih menerima puluhan laporan masyarakat terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama dua pekan.

"Jumlah laporan masuk meningkat. Sebelum PPKM, pada 28 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021, ada 68 laporan. Ketika PPKM (11 Januari-25 Januari 2021), ada 70 laporan," kata Yemiko dalam diskusi daring, Senin (25/1).

Yemiko menyebut mobilitas masyarakat masih tinggi karena pelaksanaan PPKM tidak ketat. Menurutnya, pengawasan terhadap mobilitas warga tidak bisa hanya di Jawa dan Bali. Sedangkan, akses menuju dan dari pulau tersebut tidak diatur.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Tuntut Kemandirian Pengadaan Alat Kesehatan

"Jadi masuk keluar dari Jawa dan Bali yah biasa saja, tidak ada pengetatan," ujar dia.

Selain itu, komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah disebut kurang baik. Pemerintah seolah-olah menutupi kenyataan agar tidak membuat warga panik terhadap penularan covid-19.

"Pemerintah juga hanya menunggu laporan (pelanggaran prokes), seharusnya proaktif melihat keadaan di daerah," kata Yemiko.

Lapor Covid-19 merekomendasikan pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial yang lebih ketat guna mempermudah pelacakan dan pengetesan covid-19.

Proses testing, tracing, dan treatment (3T) harus ditingkatkan dan menjadi prioritas.

"Artinya, pemerintah harus terus melakukan 3T secara rutin dan tepat sasaran. Selain itu, pemberitahuan hasil transparan dan diberikan kepada pasien," tutur dia.

Pemerintah juga diminta memperbaiki komunikasi risiko karena masih banyak masyarakat yang abai protokol kesehatan dan ragu mendapatkan vaksinasi.

Pemerintah harus memastikan seluruh penanganan pandemi berjalan dengan tepat sasaran dan tegas.

Lapor Covid-19 juga meminta pemerintah memperkuat platform pengaduan masyarakat. Menurut Yemiko, masyarakat ragu melapor karena proses birokrasi yang terkesan lama.

"Secara khusus, pemerintah harus sigap dan tanggap terhadap laporan warga. Beberapa kali kami mencoba melapor melalui lapor.go.id sama sekali tidak ada tanggapan," beber dia. (OL-1)