KPK Kawal Program Vaksinasi Covid-19

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK mengawal dan mengawasi program vaksinasi covid-19 yang akan segera digulirkan pemerintah. Komisi antirasuah mengawasi pengadaan, distribusi, hingga proses vaksinasi di lapangan.

KPK bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan instansi lain juga telah membentuk tim untuk pengawasan.

"Kita sepakati tim ini akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stakeholder lain yang relevan misalnya Kemendagri terkait penggunaan NIK (nomor induk kependudukan). Kami juga akan ikut tim kecil untuk pendataan vaksinasi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1).

Pahala menyampaikan tim itu sudah bekerja sejak beberapa lalu ketika pemerintah merencanakan program vaksinasi. Selain KPK, Kemenkes, dan Kementerian BUMN, tim juga diisi dari BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, dan Polri. Tim itu sudah membantu menggodok peraturan menteri kesehatan terkait vaksinasi.

Baca juga: Menkes Antisipasi Potensi Pasar Gelap Vaksin Covid-19

"Intinya kami ingin tata kelola pemberian vaksin dijaga dan memastikan setiap vaksin yang dibeli digunakan untuk siapa, harus jelas. Karena itu NIK akan jadi basis," kata Pahala.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan pihaknya sudah mengindentifikasi beberapa potensi penyimpangan dalam program vaksinasi.

Salah satunya ialah kemungkinan adanya praktek jual-beli vaksin. Padahal, pemerintah sudah mengumumkan vaksin akan diberikan secara gratis. Potensi penyimpangan itu lantaran vaksin saat ini memang masih terbatas.

"Penyimpangan mungkin di distribusi karena vaksin ini kan terbatas. Sementara orang banyak yang berharap lebih dulu divaksin," kata Alexander.(OL-4)