Irma Usul RS Swasta Diberi Ruang Ikut Sediakan Vaksin Covid-19

POLITIKUS Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengusulkan pemberian ruang bagi rumah sakit (RS) swasta untuk menyediakan vaksinasi covid-19 mandiri. Hal itu dikarenakan akan butuh waktu lama sekitar tiga tahun untuk melakukan vaksinasi covid-19 jika hanya dikerjakan oleh pemerintah.

Sedianya, vaksinasi covid-19 akan dimulai pemerintah pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk vaksinasi periode pertama dan kedua sekitar satu tahun dengan jumlah vaksin 18,7 juta. Sementara kebutuhan vaksin seluruhnya berjumlah kurang lebih 250 juta.

"Karena alasan tersebut, saya mengusulkan agar pihak swasta juga diberi ruang untuk dapat ikut serta menyediakan vaksinasi mandiri bagi yang memiliki dana dan ingin cepat melakukan vaksinasi, sehingga pemerintah dapat lebih leluasa dan fokus memperhatikan serta memprioritaskan paramedis, lansia, para pendidik, pedagang pasar tradisional, tunawisma dan rakyat yang tidak mampu," kata Irma melalui keterangan resmi, Jumat (8/1).

Irma membenarkan jika konstitusi memerintahkan negara menyediakan vaksin gratis untuk seluruh rakyat dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah juga jangan menutup pintu bagi RS swasta untuk ikut berpartisipasi mendukung kerja pemerintah melalui penyediaan vaksin dan melakukan vaksinasi mandiri.

Baca juga: Daerah masih Menunggu Pendistribusian Vaksin

Pembukaan ruang bagi RS swasta, lanjut Irma, karena banyak warga negara yang memiliki finansial cukup baik dan ingin segera divaksinasi.

"Tetapi saya juga mengingatkan agar kualitas dan mereknya vaksin mandiri harus sama dengan yang diberikan pemerintah secara gratis agar tidak ada sakwasangka bahwa vaksin mandiri kualitasnya lebih baik dari yang diberikan oleh pemerintah," tutur Irma.

Indonesia, ujar Irma, harus segera memutus mata rantai penyebaran covid-19 agar ekonomi bangsa dan negara terselamatkan. Dengan menyediakan vaksinasi gratis untuk semua warga negara sekaligus membuka ruang rumah sakit swasta untuk ikut berpartisipasi, maka pemerintah telah melakukan pekerjaan sekali dayung, dua pulau terlampaui.

"Amanah konstitusi terpenuhi dan percepatan waktu vaksinasi juga terlampaui," pungkasnya.(RO/OL-5)