Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Ketertiban Masyarakat Pada Tahun Baru Jadi Modal Sosial

Fathurrozak
01/1/2021 21:10
Ketertiban Masyarakat Pada Tahun Baru Jadi Modal Sosial
Suasana sunyi dan sepi malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin.(MI/RAMDANI)

KETERTIBAN masyarakat untuk tidak berkerumun perlu dilanjutkan, dan bisa menjadi modal sosial ke depan. Regulasi yang menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun pada perayaan tahun baru perlu dilanjutkan di semua wilayah di Indonesia.

Dengan minimnya kerumunan seperti malam tahun baru, hal tersebut bisa menjadi modal sosial untuk tetap mempertahankan ketertiban pada masa mendatang di tahun kedua pandemi ini.

Pengamat sosial (atribusinya minta disebut ini) Devie Rahmawati menyebutkan keberhasilan penertiban masyarakat pada malam tahun baru merupakan keberhasilan pemerintah pusat dalam memberikan regulasi isolasi yang dibarengi dengan sosialisasi dan proteksi dengan menurunkan aparat turun ke bawah.

Meski sebenarnya hal tersebut juga sudah didengungkan sejak awal pandemi pada Maret silam, tetapi adanya inkonsistensi dan perbedaan di tiap daerah menjadikan belum ada kemajuan signifikan. Sebab itu, yang terjadi pada malam tahun baru lalu, bisa dijadikan sebagai modal empirik untuk tetap menjaga ketertiban masyarakat dari kerumunan.

Baca juga: Perayaan Tahun Baru Tanpa Kerumunan Diapresiasi

“Keberhasilan pelaksanaan malam tahun baru kemarin jadi satu model yang bisa membuat semua pemerintah optimistis. Kalau pemerintah lakukan itu, pasti masyarakat mau tidak mau akan mengikuti. Mudah-mudahan jadi modal sosial dan sejarah bahwa itu bisa dilakukan,” kata Devie, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, (1/1).

Dalam pengamatannya, memang pemerintah di seluruh dunia masih mencari formulasi terbaik dalam menangani pandemi ini. Namun, setidaknya dengan adanya pengalaman tadi, bisa menjadi modal untuk pemerintah dalam menerapkan aturan yang kuat untuk meneruskan. “Sudah ada best practice, berdasarkan pengalaman empirik.”

Devie juga menilai, tarik-ulur dalam keputusan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial menurutnya karena pemerintah melihat dari angka kasus saat sedang tinggi dan rendah. Sebab itu, untuk mengetatkan aturan terhadap masyarakat juga perlu dengan yang disebutnya demonstrasi visual.

“Saya percaya, dengan apa pun regulasi pemerintah masyarakat sudah siap. Tapi penglihatan menjadi penting. Demonstrasi visual harus ada untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda, gawat darurat. Salah satunya dengan hadirnya aparat di lapangan.” (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik