Jumat 01 Januari 2021, 21:10 WIB

Ketertiban Masyarakat Pada Tahun Baru Jadi Modal Sosial

Fathurrozak | Humaniora
Ketertiban Masyarakat Pada Tahun Baru Jadi Modal Sosial

MI/RAMDANI
Suasana sunyi dan sepi malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin.

 

KETERTIBAN masyarakat untuk tidak berkerumun perlu dilanjutkan, dan bisa menjadi modal sosial ke depan. Regulasi yang menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun pada perayaan tahun baru perlu dilanjutkan di semua wilayah di Indonesia.

Dengan minimnya kerumunan seperti malam tahun baru, hal tersebut bisa menjadi modal sosial untuk tetap mempertahankan ketertiban pada masa mendatang di tahun kedua pandemi ini.

Pengamat sosial (atribusinya minta disebut ini) Devie Rahmawati menyebutkan keberhasilan penertiban masyarakat pada malam tahun baru merupakan keberhasilan pemerintah pusat dalam memberikan regulasi isolasi yang dibarengi dengan sosialisasi dan proteksi dengan menurunkan aparat turun ke bawah.

Meski sebenarnya hal tersebut juga sudah didengungkan sejak awal pandemi pada Maret silam, tetapi adanya inkonsistensi dan perbedaan di tiap daerah menjadikan belum ada kemajuan signifikan. Sebab itu, yang terjadi pada malam tahun baru lalu, bisa dijadikan sebagai modal empirik untuk tetap menjaga ketertiban masyarakat dari kerumunan.

Baca juga: Perayaan Tahun Baru Tanpa Kerumunan Diapresiasi

“Keberhasilan pelaksanaan malam tahun baru kemarin jadi satu model yang bisa membuat semua pemerintah optimistis. Kalau pemerintah lakukan itu, pasti masyarakat mau tidak mau akan mengikuti. Mudah-mudahan jadi modal sosial dan sejarah bahwa itu bisa dilakukan,” kata Devie, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, (1/1).

Dalam pengamatannya, memang pemerintah di seluruh dunia masih mencari formulasi terbaik dalam menangani pandemi ini. Namun, setidaknya dengan adanya pengalaman tadi, bisa menjadi modal untuk pemerintah dalam menerapkan aturan yang kuat untuk meneruskan. “Sudah ada best practice, berdasarkan pengalaman empirik.”

Devie juga menilai, tarik-ulur dalam keputusan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial menurutnya karena pemerintah melihat dari angka kasus saat sedang tinggi dan rendah. Sebab itu, untuk mengetatkan aturan terhadap masyarakat juga perlu dengan yang disebutnya demonstrasi visual.

“Saya percaya, dengan apa pun regulasi pemerintah masyarakat sudah siap. Tapi penglihatan menjadi penting. Demonstrasi visual harus ada untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda, gawat darurat. Salah satunya dengan hadirnya aparat di lapangan.” (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/SYIFA YULINNAS

Pemerintahan Digital dapat Percepat Kerja di Bidang Lingkungan Hidup

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 23 September 2021, 13:05 WIB
Dengan terbukanya sistem pelaporan, masyarakat bisa dengan mudah mengakses portal pengaduan yang dibuka oleh...
MI/Rudi Kurniawansyah

Ada Klaster Sekolah, DPR Minta PTM Tetap Berlanjut

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 23 September 2021, 12:58 WIB
"Karena itu publik harus mengetahui bahwa salah satu jalan terbaik dalam mengurangi learning loss adalah PTM ini tetap...
ANTARA/RAISAN AL FARISI

Peran Pers Membangun Infrastruktur Pendidikan

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 23 September 2021, 12:20 WIB
Media pers dibutuhkan sebagai infrastruktur penyebaran informasi dari berbagai arah dalam dunia pendidikan, memberi penerangan, dorongan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sarjana di Tengah Era Disrupsi

Toga kesarjanaan sebagai simbol bahwa seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak bermanfaat bagi diri dan orang banyak di era yang cepat berubah ini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya