Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH memerlukan dukungan teknologi baru dalam rangka mendukung vaksinasi 180 juta jiwa lebih penduduk Indonesia.
"Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin, dan mereka divaksinnya tidak sekali. Berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali di dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (16/12).
Sri Mulyani bilang, upaya itu juga selaras dengan transformasi digital yang saat ini tengah digaungkan pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi tersebut.
Baca juga : Pengumuman Program Vaksinasi Tunggu Keputusan Pemerintah
Oleh karenanya pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di tiap wilayah juga harus bisa terkoneksi dengan internet dan turut memanfaatkan teknologi digital. Itu bertujuan agar segala data dan keperluan dalam proses vaksinasi dapat terkoordinasi dengan baik.
"Tentu di dalam fokusnya covid ini seluruh puskesmas harusnya bisa terkoneksi dengan teknologi digital. Maka untuk 2021, akselerasi untuk pembangunan dari mulai BTS (Base Transceiver Station) untuk wilayah tertinggal akses internet untuk lebih dari 12 ribu desa yang belum terkoneksi dan dari sisi penggunaan teknologi satelit di dalam rangka untuk bisa memberikan pelayanan dan infrastruktur digital yang merata dan reliable ke seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk mengoneksikan 12 ribu desa dengan internet secara bertahap. (OL-2)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
KETUA Satgas covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan, menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksinasi ke-4 atau booster ke-2.
Achmad menyebut bahwa pemberian uang jasa pelayanan medis Covid-19 tidak berpedoman pada aturan yang berlaku
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 565 pada Minggu, 9 April 2023. Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.751.168 orang.
Coba ingat-ingat lagi wajah orang terdekat kita yang telah tiada. Begitu pula deretan angka yang hingga kini masih terpampang di laman situs covid19.go.id. Mereka bukan statistik belaka.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat
Pada November tahun ini diharapkan ada 5 juta dosis vaksin dalam negeri yang bisa dipakai masyarakat dan pada Desember juga diproduksi 5 juta dosis.
Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19, yang tersedia untuk gawai dengan sistem operasi Android dan iOS, serta versi website.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved