Pemerataan Akses Telekomunikasi Masih Jadi Tantangan

INDONESIA menjadi salah satu pasar telekomunikasi yang berkembang pesat di dunia. Hal itu didorong pertumbuhan pelanggan selular saat ini.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet saat ini diperkirakan ada sebesar 196,7 juta pengguna, yang berarti sebanyak 73% masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza menilai, peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia terus tumbuh, tapi tak dipungkiri ada sekitar kurang lebih12.500 desa yang saat ini memang belum punya koneksi internet.

"Rencana kita memang di tahun 2021 akan concern di penetrasi internet di pedesaan, melalui program kami yaitu Desa Internet Mandiri 2020 yang sudah kita canangkan dari tahun 2019,” terang Izza dalam forum Digital Telco Outlook 2021, Selasa (15/12).

Tantangan nyata untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah, diakui bukan perkara mudah. Izza menegaskan, letak geografis Indonesia yang sulit dicapai menjadi tantangan sulit yang perlu diselasaikan secara bersama.

Baca juga : Ombudsman Dukung Kemenkominfo Benahi Telekomunikasi

“Lokasinya yang pegunungan, laut, pulau-pulau menjadi tantanga berat buat Indonesia, namun sebenarnya kita sudah punya teknologi-teknologi yang memang bisa kita andalkan untuk penetrasi internet, target kita adalah di Tahun 2022 itu semua daerah sudah di internet,” terangnya.

GM Future Network Project Telkomsel Ronald Limoa mengakui aspek geografis memang masih menjadi kendala hingga saat ini. Kendati demikian, ia menyampaikan operator perlu membuat inovasi agar servis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah bisa tetap tersampaikan dan tidak terhalangi oleh infrastruktur pendukung seperti listrik misalnya.

“Telkomsel dalam hal ini, sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau bahkan di daerah-daerah yang memang aliran sungainya baik, kami juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), itu sudah kami kembangkan. Kedepan sebenarnya kebutuhan dari masyarakat di daerah-daerah tersebut adalah bagaimana mereka mendapatkan benefit tambahan dari akses telekomunikasi yang dihadirkan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli mengimbau pemerintah daerah harus memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah pusat, sekaligus perlu memiliki visi yang multiplier effect dari sisi infrastruktur telekomunikasi.

"Kalau misalnya hanya berfikir untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelaran infrastruktur dan lain sebagainya, itu terlalu kecil. Tapi jika berfikir soal jangkauan dari servis telekomunikasinya yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, layanan publik menjadi berjalan dengan baik, tentu itu jauh lebih bermanfaat,” jelasnya. (RO/OL-7)