Meskipun Dikurangi, Program Bansos Masih akan Berlanjut di 2021

SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan program Bantuan Sosial (Bansos) masih akan berlanjut dan menjadi penopang daya beli masyarakat di 2021.

Program Bansos sendiri masuk ke dalam alokasi perlindungan sosial di tahun depan yang dianggarkan Rp 408,7 triliun. Meskipun demikian, alokasi anggaran Bansos 2021 akan dikurangi.

"Anggaran bansos Rp 203,9 triliun di 2020, dan di 2021 akan kita kurangi Rp 110 triliun sesuai alokasi per program. Termasuk dukungan ke UMKM dan beberapa program yang sudah jalan," ungkapnya dalam Webinar Nasional bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia Melalui UU Cipta Kerja, Senin (14/12).

Menurut Susiwijono, target pemerintah memang terus mendorong daya beli masyarakat. Hal ini nantinya akan mendorong konsumsi agar terus terjaga.

"Nantinya ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi bansos dan UMKM juga tetap ada dan cukup besar," kata Susiwijono.

Baca juga : Standar WHO, BKPN Harap Harga Vaksin Covid Rp100 Ribu

Program perlindungan sosial, yang kemungkinan akan berlanjut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)-nya masih sama, yaitu 10 juta. Sementara itu, kartu sembako akan diberikan kepada 18,8 juta orang, jumlah yang sama dengan realisasi tahun ini.

Bansos tunai diperkirakan akan dibagikan kepada 9 juta KPM pada tahun depan namun dengan target-target yang tergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sedang diperbaharui antara pemerintah pusat dengan daerah.

Perlindungan sosial tahun depan juga akan ditujukan kepada siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mahasiswa yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Jumlahnya masing-masing adalah 20,1 juta dan 1,1 juta.

Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih melihat kemungkinan reformasi perlindungan sosial ini. Tidak hanya dari sisi jumlah, juga cara disbursement yang sangat menentukan efektivitas bantuan sosial kepada penerimanya. (OL-2)