Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Warga di Negara Miskin Terancam Tak Kebagian Vaksin Covid-19

Atikah Ishmah Winahyu
09/12/2020 14:46
Warga di Negara Miskin Terancam Tak Kebagian Vaksin Covid-19
Vaksin covid-19(Antara)

ALIANSI Vaksin Rakyat memperkirakan sembilan dari 10 orang di 70 negara berpenghasilan rendah tidak akan mendapat vaksin covid-19. Hal ini dikarenakan sebagian besar vaksin yang paling menjanjikan telah dibeli oleh negara Barat.

Ketika Inggris telah memulai program vaksinasinya, Aliansi Vaksin Rakyat memperingatkan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dari negara kaya akan membuat orang miskin menderita karena virus yang menyebar. Negara-negara kaya dengan 14% populasi dunia telah mendapatkan 53% dari vaksin terkemuka.

“Kanada telah membeli lebih banyak dosis vaksin bagi per individu, dibandingkan yang lain, cukup untuk memvaksinasi setiap warga Kanada sebanyak lima kali,” kata aliansi yang mencakup Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now dan Oxfam.

“Tidak seorang pun boleh dihalangi untuk mendapatkan vaksin hanya karena negara tempat mereka tinggal atau jumlah uang yang ada di kantong mereka,” kata Manajer kebijakan kesehatan Oxfam Anna Marriott.

“Tetapi kecuali ada perubahan dramatis, miliaran orang di seluruh dunia tidak akan menerima vaksin yang aman dan efektif untuk covid-19 selama bertahun-tahun ke depan,” imbuhnya.

Pasokan vaksin Pfizer-BioNTech, yang disetujui di Inggris minggu lalu, hampir semuanya akan disalurkan ke negara-negara kaya karena 96% dosis telah dibeli oleh barat. Vaksin Moderna yang juga diklaim memiliki kemanjuran 95%, hanya akan tersedia di negara-negara kaya.

Harga kedua vaksin tersebut cukup tinggi dan akses untuk negara-negara berpenghasilan kecil akan semakin sulit karena vaksin perlu disimpan di suhu yang sangat rendah.

Sementara itu, vaksin Universitas Oxford-AstraZeneca yang memiliki kemanjuran 70% dapat disimpan pada suhu lemari es normal dan harganya telah ditetapkan rendah untuk akses global. Produsen mengatakan, 64% dosis vaksin akan diberikan kepada warga di negara berkembang.

Para juru kampanye memuji komitmen ini, tetapi menurut mereka, satu perusahaan saja tidak dapat memasok vaksin ke seluruh dunia. Vaksin Oxford-AstraZeneca diperkirakan hanya dapat memenuhi 18% dari kebutuhan seluruh populasi dunia tahun depan.

Aliansi tersebut telah menggunakan data dari perusahaan informasi dan analitik sains Airfinity untuk menganalisis kesepakatan global dengan delapan kandidat vaksin terkemuka. Mereka menemukan bahwa 67 negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah berisiko tertinggal karena negara kaya sudah bergerak menuju jalan keluar dari pandemi.

Lima dari 67 negara tersebut di antaranya adalah Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan dan Ukraina yang telah melaporkan hampir 1,5 juta kasus covid-19.

Baca juga : Vaksin Sinovac Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Covid-19

Para juru kampanye ingin produsen vaksin covid-19 berbagi teknologi dan kekayaan intelektual mereka melalui Kelompok Akses Teknologi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini akan memungkinkan miliaran dosis lebih dibuat dengan harga rendah bagi negara berkembang.

Menurut aliansi, AstraZeneca-Oxford, Moderna dan Pfizer-BioNTech telah menerima lebih dari US$5 miliar dana publik untuk mengembangkan vaksin, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik global.

“Negara kaya memiliki cukup dosis untuk memvaksinasi setiap orang hampir tiga kali lipat, sementara negara miskin bahkan tidak memiliki cukup dosis untuk menjangkau petugas kesehatan dan orang yang berisiko,” kata Mohga Kamal Yanni dari Aliansi Vaksin Rakyat.

"Sistem saat ini, di mana perusahaan farmasi menggunakan dana pemerintah untuk penelitian, mempertahankan hak eksklusif, dan merahasiakan teknologi mereka untuk meningkatkan keuntungan, dapat menelan banyak korban jiwa,” tegasnya.

Sementara itu, kepala keadilan ekonomi dan sosial Amnesty International Steve Cockburn mengatakan, penimbunan vaksin dapat merusak upaya global untuk memastikan bahwa setiap orang, di mana pun dapat dilindungi dari covid-19.

“Negara-negara kaya memiliki kewajiban hak asasi manusia yang jelas, tidak hanya untuk menahan diri dari tindakan yang dapat merusak akses ke vaksin di tempat lain, tetapi juga untuk bekerja sama dan memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkannya,” tandasnya. (The Guardian/OL-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Baharman
Berita Lainnya