KLHK : Hulu ke Hilir Pasar Kehutanan sudah Berbasis Internet

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan ekosistem usaha kehutanan di Indonesia terjamin dari hulu ke hilir dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya melalui penerapan teknologi internet.

"Proses hulu hilir pasar kehutanan sudah berbasis internet. Mulai dari pelayanan penatausahaan hasil hutan secara online, pebayaran kewajiban secara online dan pengurusan. Semua kebijakan akan dinamis mengikuti perkembangan yang ada," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam Pembukaan Rapat Kerja Tahunan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Rabu (2/12).

Ia mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat, dan masyarakat, penguatan barisan agar memiliki komitmen kuat untuk pembangunan kehutanan di Indonesia, khususnya untuk pengelolaan hutan lestari.

"Indonesia berpegang pada 3 pilar pengelolaan hutan, yaitu sosial, ekologi dan ekonomi. Ini jadi kekuatan mendasar pemerintah bahwa kita telah dalam satu garis untuk pembangunan hutan nasional," tuturnya.

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengungkapkan, pandemi covid-19 mempengaruhi kinerja berbagai sektor di bidang ekonomi, tak terkecuali sektor usaha kehutanan di Indonesia.

Ia membeberkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pengusaha kehutanan di masa pandemi, diantaranya beratnya cash flow, keterbatan akses pendanaan, ekonomi tinggi dalam kegiatan operasional di lapangan, kepastian area kerja, dan pemasaran hasil baik ekspor maupun pasar domestik.

Selanjutnya, ia melanjutkan, melemahnya sektor usaha kehutanan di Indonesia ditandai dengan melemahnya ekspor hasil hutan, meski dalam 5 tahun terakhir nilai ekspor hasil hutan Indonesia naik. Di mulai dari US$9,8 miliar pada 2015, menjadi US$12,1 miliar pada 2018. Namun demikian, penurunan terjadi pada 2019 yang hanya mencapai US$11,6 miliar.

"Sampai November 2020 nilai ekspor US$10,1 miliar. Turun 4,9% dibanding periode yang sama tahun 2019 yang mencapai US$10,65 miliar," kata Indroyono

"Mudah-mudahan dalam satu bulan terakhir kita bisa menembus US$11 miliar. Walaupun terjun dibanding dengan yang lalu, tapi bertahan pada posisi yang diharapkan," lanjutnya.

Adapun, dari sisi hulu, ia melaporkan bahwa produksi hutan kayu relatif stagnan dalam 5 tahun terakhir, yaitu rerata 6,3 juta m3 pertahun.

"Penurunan produksi akan terus berlangsung sampai akhir tahun 2020 karena berkurangnya permintaan pasokan terutama dari industri plywood yang menyerap sekitar 70% dari produksi kayu alam," ungkapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, izin usaha kehutanan di Indonesia belum menunjukan peningkatan. Dari periode 2019 sampai September 2020 tidak ada penambahan izin hutan alam, jumlahnya masih sama, yaitu 26 unit manajemen. Sementara izin usaha hutan tanaman industri yang sudah selesai penetapan tata batasnya sampai september 2020 jadi 61 unit manajemen.

"Di sisi lain investasi memerlukan kepastian hukum dan kepastian areal. Rendahnya program capaian tata batas disebabkan oleh antara lain prosedur tahapan yang panjang yang berujung pada biaya yang tinggi," tuturnya.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, ia berharap, pemerintah dapat menerbitkan relaksasi kebijakan yang dapat mengatasi tantangan beban usaha selama ini. (H-2)