SIMONTANA KLHK Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020

Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sebelumnya, Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini pada Juni lalu masuk dalam Top 99 dalam kompetisi yang sama.

SIMONTANA atau NFMS adalah sistem yang dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (25/11/2020) mengungkapkan kegembiraannya setelah mendapat kabar SIMONTANA berhasil masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

"Saya bersyukur dan bangga atas keberhasilan inovasi SIMONTANA, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara," ungkap Menteri Siti.

Inovasi teknologi informasi yang mendapat apresiasi dan pengakuan ini merupakan produk dan hasil kerja jajaran staf dengan dukungan APBN dan keilmuan, asli dalam negeri. Menteri LHK yang pada kesempatan menerima penghargaan diwakili Wamen LHK, Alue Dohong, menyatakan bahwa inovasi tersebut memiliki peran baik dalam membantu pengambilan keputusan.

"Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri ketika SIMONTANA masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Juni lalu, urgensi dari pengakuan ini adalah tanda bahwa langkah dan upaya KLHK sudah dalam track yang benar dan dipahami serta diakui publik. Artinya, usaha keras bersama untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, hutan dan lingkungan semakin sistematis," kata Wamen LHK, Alue Dohong.

Pada kesempatan ini KLHK juga meraih Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Menteri Siti sangat mengetahui dan percaya bahwa capaian-capaian ini diraih dengan usaha yang keras, apalagi dalam berinovasi pasti bukanlah hal yang mudah saat pengembangannya. Hal tersebut dikarenakan selain dari aspek teknik, terdapat pula aspek nilai-nilai seperti keterbukaan, integritas, kebersamaan, kerja yang terukur dan terbuka untuk menerima catatan-catatan kritis konstruktif, dan juga ada etos kerja, sifat kompetitif yang akan terus mendorong pada kemajuan.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi saya sampaikan atas kerja keras para ASN KLHK dalam memberikan pelayanan kepada publik," pungkas Menteri Siti.

Sebagai informasi, secara khusus SIMONTANA memiliki tujuan untuk menyediakan data penutupan lahan secara seri, termasuk perubahannya dalam bentuk deforestasi, reforestasi dan degradasi hutan untuk perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan antar periode. SIMONTANA menyediakan data untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia per provinsi dan data penutupan hutan menjadi salah satu indikatornya.

SIMONTANA juga menyediakan data utama untuk penentuan lahan kritis, juga untuk kepentingan penyempurnaan tata kelola hutan melalui penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yaitu data hutan alam primer. Sistem ini juga menyediakan data untuk perencanaan pembangunan sektor kehutanan seperti RPJMN, RKTN, Alokasi Pemanfaatan, Rehabilitasi Lahan dan sebagainya. Perlu diperhatikan, SIMONTANA telah menjadi salah satu sistem pemantauan hutan nasional yang stabil, konsisten dan berlangsung cukup lama, dimana banyak pihak atau negara biasanya kesulitan dalam memelihara kesinambungan sistem sejenis.

Pada masa sekarang, SIMONTANA juga dipergunakan sebagai pendukung utama sistem MRV REDD+ sektor lahan dan implementasi pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment) REDD+. Selain itu SIMONTANA juga digunakan sebagai media pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca, pelaporan dalam Forest Resource Assesment – FAO, penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL) dan kebutuhan internasional lainnya.

Dua inovasi KLHK yang lain di tahun 2019, juga pernah berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web). PROPER adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan SIPONGI merupakan sistem informasi yang dibuat sebagai dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik api. (RO/OL-10)