Jumat 20 November 2020, 04:40 WIB

Pemerintah Siapkan Tahapan Vaksinasi Nasional

Indriyani Astuti | Humaniora
Pemerintah Siapkan Tahapan Vaksinasi Nasional

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) saat meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang.

 

PEMERINTAH tengah mempersiapkan tahapan vaksinasi nasional untuk covid-19, mulai pendataan masyarakat yang akan divaksinasi, distribusi, pelatihan kepada petugas kesehatan, hingga penanganan limbah vaksin yang jumlahnya sangat banyak.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi vaksinasi covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Turut hadir dalam kegiatan itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

"Vaksin sudah ada, saat ini tengah melewati proses uji kliniknya. Terkait izin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) tengah menyiapkannya agar dapat dipastikan vaksin aman dan teruji dari segi efektivitas. Untuk sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia," ujar Wapres.

Yang penting, lanjut Ma'ruf Amin, MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya. Karena itu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kehalalan vaksin covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan simulasi merupakan alur yang harus dikerjakan sebelum vaksinasi nasional.

Di tempat terpisah, Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan pihaknya menunggu data riset vaksin Sinovac buatan Tiongkok yang sedang diuji khasiat dan keamanannya oleh Brasil.

"Kami belum bisa mendapatkan data dari tahap 3 uji vaksin di Brasil yang juga menguji Sinovac. Badan POM nanti akan memadukan data riset uji coba vaksin covid-19 di Brasil dan di Indonesia," jelasnya dalam jumpa pers secara daring.

Lebih lanjut, Penny mengatakan pihaknya terus mengawal pelaksanaan uji klinik, dari percepatan proses evaluasi dalam rangka pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) hingga melakukan inspeksi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan protokol yang disetujui dan ketentuan pelaksanaan cara uji klinik yang baik (CUKB) atau good clinical practice.

Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) Prof Hindra Irawan Satiri menyampaikan, untuk mendeteksi dan mengkaji apakah ada kaitannya imunisasi dengan KIPI ada ilmunya, yang disebut farmakovigilans.

"Tujuannya meningkatkan keamanan, meyakinkan masyarakat, sehingga memberikan pelayanan yang aman bagi pasien dan memberikan informasi tepercaya," jelasnya dalam acara Dialog Produktif bertema Keamanan vaksin dan menjawab KIPI, yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Ind/Fer/Ant/X-7)

Baca Juga

Istimewa Kementan

UGM Digandeng Pemkab Pamekasan Kembangkan Peternakan Berbasis Pesantren

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:45 WIB
Sebagai upaya memajukan ekonomi dan mendidik santri terampil...
ANTARA/ARNAS PADDA

Kemenag dan Kemenkes Latih Petugas Haji Embarkasi Makassar

👤Humaniora 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:15 WIB
Para calon jemaah haji embarkasi Makassar berasal dari 8 Provinsi di Indonesia Timur, yakni Sulsel, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Maluku,...
Medcom

Tidak Patuh Minum Obat Bisa Sebabkan Pengidap Hipertensi Alami Komplikasi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Senin 23 Mei 2022, 07:30 WIB
"Kepatuhan minum obat jika kurang optimal akan menyebabkan hipertensi menjadi tidak terkontrol. Akibatnya, meningkatkan risiko...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya