Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Pemerintah Siapkan Tahapan Vaksinasi Nasional

Indriyani Astuti
20/11/2020 04:40
Pemerintah Siapkan Tahapan Vaksinasi Nasional
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) saat meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang.(ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

PEMERINTAH tengah mempersiapkan tahapan vaksinasi nasional untuk covid-19, mulai pendataan masyarakat yang akan divaksinasi, distribusi, pelatihan kepada petugas kesehatan, hingga penanganan limbah vaksin yang jumlahnya sangat banyak.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi vaksinasi covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Turut hadir dalam kegiatan itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

"Vaksin sudah ada, saat ini tengah melewati proses uji kliniknya. Terkait izin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) tengah menyiapkannya agar dapat dipastikan vaksin aman dan teruji dari segi efektivitas. Untuk sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia," ujar Wapres.

Yang penting, lanjut Ma'ruf Amin, MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya. Karena itu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kehalalan vaksin covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan simulasi merupakan alur yang harus dikerjakan sebelum vaksinasi nasional.

Di tempat terpisah, Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan pihaknya menunggu data riset vaksin Sinovac buatan Tiongkok yang sedang diuji khasiat dan keamanannya oleh Brasil.

"Kami belum bisa mendapatkan data dari tahap 3 uji vaksin di Brasil yang juga menguji Sinovac. Badan POM nanti akan memadukan data riset uji coba vaksin covid-19 di Brasil dan di Indonesia," jelasnya dalam jumpa pers secara daring.

Lebih lanjut, Penny mengatakan pihaknya terus mengawal pelaksanaan uji klinik, dari percepatan proses evaluasi dalam rangka pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) hingga melakukan inspeksi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan protokol yang disetujui dan ketentuan pelaksanaan cara uji klinik yang baik (CUKB) atau good clinical practice.

Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) Prof Hindra Irawan Satiri menyampaikan, untuk mendeteksi dan mengkaji apakah ada kaitannya imunisasi dengan KIPI ada ilmunya, yang disebut farmakovigilans.

"Tujuannya meningkatkan keamanan, meyakinkan masyarakat, sehingga memberikan pelayanan yang aman bagi pasien dan memberikan informasi tepercaya," jelasnya dalam acara Dialog Produktif bertema Keamanan vaksin dan menjawab KIPI, yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Ind/Fer/Ant/X-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik