Tempat Evakuasi Pengungsi Merapi Disiplin Prokes

WARGA yang tercatat dalam kelompok rentan telah dievakuasi terlebih dahulu. Pemerintah antardesa telah membuat kesepakatan tempat warga harus mengungsi. Kondisi itu menjadi bagian dari sister village dalam penanggulangan bencana.

Hal tersebut ditunjukkan ketika warga kelompok rentan dari Dusun Badadan I, Desa Paten, diterima oleh Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Sekretaris Desa Banyurojo Agus Firmansah menyampaikan pihak desa siap menerima mereka sejak hari pertama kedatangan para warga. Penerimaan di TEA ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Beberapa langkah diterapkan pihak desa penerima sehingga mata rantai penularan covid-19 tidak terjadi.

“Desa Banyurojo menerima rombongan dari pengungsi Desa Paten, Dusun Badadan I tepatnya hari Jumat (6/11) pukul 10 pagi, kami menerapkan protokol kesehatan ketika mereka datang ke sini,” kata Agus yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Pengungsian dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Ia menceritakan saat para warga tiba, mereka melakukan prosedur seperti cuci tangan, pengukuran suhu tubuh hingga rapid test

“Cuci tangan, mengukur suhu, cek rapid test secara bertahap semua para pengungsi. Di situ para pengungsi mengikuti dengan tertib dan memasuki ruangan yang telah dipersiapkan,” sebutnya.

TEA yang berada di kompleks Kantor Desa Banyurojo ini juga dilengkapi dengan dapur umum lapangan, gudang logistik hingga pos kesehatan. Warga yang ada terlayani dengan dibantu para relawan yang telah menjalani rapid test dan aman.

Baca juga:  Pengungsi di Glagaharjo tidak Mendapat Makan Secara Prasmanan

Sementara itu, di TES Desa Glagaharjo juga menerapkan hal serupa dalam penerimaan para warga dari desa tetangga, Kali Tengah Lor.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto menyampaikan untuk memenuhi protokol kesehatan, pihaknya memastikan langkah cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ia menambahkan wilayahnya merupakan daerah hijau atau tidak ada kasus covid-19.

“Di dalam barak kita buat sekat-sekat untuk para pengungsi, tadinya barak cukup 350 jiwa sekarang hanya diisi 150 jiwa untuk memenuhi protokol kesehatan,” papar Joko

Selain mengevakuasi kelompok rentan, BPBD juga siaga menyelamatkan hewan ternak. Sejumlah hewan ternak berupa sapi telah dievakuasi ke pos penampungan hewan tak jauh dari TES Desa Glagaharjo.

Sebelumnya, 1.000 warga desa yang direkomendasikan untuk dievakuasi telah menempati tempat evakuasi di empat kabupaten. Mereka yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat 1.294 warga yang dievakuasi ke beberapa titik di empat kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan jumlah total warga yang dievakuasi tertinggi di Kabupaten Magelang dengan jumlah 835 jiwa, disusul Sleman 203, Boyolali 133 dan Klaten 123. "Mereka tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA)," kata Raditya dalam keterangannya Kamis (12/11).

Dia menjelaskan, kebutuhan makan dan minum tersedia untuk para warga di tempat penampungan. Para sukarelawan membantu dalam penyediaan bahan baku seperti sayuran, dan juru masak yang diproses di dapur umum atau pun mobil dapur lapangan.

"Pos pendukung di tempat penampungan tersedia dan siap untuk memberikan pelayanan, seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam," sebutnya.

Tampak pos-pos pendukung di salah satu TEA di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat tetapi tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya.

Sementara itu, pelayanan dari pemerintah desa tidak terlepas dari dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam upaya kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten tersebut telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat. Status tersebut akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat.

"Pada masa kesiapsiagaan, BPBD terus mengevaluasi tantangan yang dihadapi apabila kondisi semakin kritis, seperti jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, maupun penerapan protokol Kesehatan saat proses evakuasi maupun di tempat penampungan," pungkasnya.(OL-5)