Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat penting.
Apalagi di masa pandemi covid-19, DTKS akan menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial, salah satunya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
Hal itu diutarakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo, kemarin.
“DTKS perlu dimutakhirkan. Pembaruan ini harus dilakukan secara kolektif dan simultan oleh kementerian dan lembaga khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Rabu (11/11).
Dody menegaskan, integrasi data DTKS dengan penerima BLT-DD dilakukan agar penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah.
Selain itu, menurutnya, dengan adanya BLT-DD, dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa menjadi kurang efektif.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian berharap pemutakhiran DTKS dapat terealisasikan dan bisa dimanfaatkan lintas bidang.
“Harapannya ialah pemutakhiran data DTKS yang akan datang juga dapat mengakomodasi perluasan untuk berbagai lintas bidang dalam hal kesejahteraan sosial, khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK,” pungkas Herbert.
Pemerintah memastikan 192.691 keluarga akan menerima BLT dana desa hingga Desember 2020. Hingga 11 Oktober 2020, BLT dana desa telah disalurkan sebanyak Rp3,17 triliun untuk desa tanggap covid-19 dan pembangunan infrastruktur sebanyak Rp3,36 triliun.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah telah menyiapkan Rp30,8 triliun untuk BLT dana desa, dan Rp32,4 triliun untuk bansos tunai non-Jabotabek.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, selama ini banyak program yang menyasar desa dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemensos, Kemenag, dan BKKBN. Hanya saja, penyalurannya kurang maksimal karena kurang tepat sasaran. (Ata/H-2)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved