Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PERAN data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat penting.
Apalagi di masa pandemi covid-19, DTKS akan menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial, salah satunya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
Hal itu diutarakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo, kemarin.
“DTKS perlu dimutakhirkan. Pembaruan ini harus dilakukan secara kolektif dan simultan oleh kementerian dan lembaga khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Rabu (11/11).
Dody menegaskan, integrasi data DTKS dengan penerima BLT-DD dilakukan agar penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah.
Selain itu, menurutnya, dengan adanya BLT-DD, dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa menjadi kurang efektif.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian berharap pemutakhiran DTKS dapat terealisasikan dan bisa dimanfaatkan lintas bidang.
“Harapannya ialah pemutakhiran data DTKS yang akan datang juga dapat mengakomodasi perluasan untuk berbagai lintas bidang dalam hal kesejahteraan sosial, khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK,” pungkas Herbert.
Pemerintah memastikan 192.691 keluarga akan menerima BLT dana desa hingga Desember 2020. Hingga 11 Oktober 2020, BLT dana desa telah disalurkan sebanyak Rp3,17 triliun untuk desa tanggap covid-19 dan pembangunan infrastruktur sebanyak Rp3,36 triliun.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah telah menyiapkan Rp30,8 triliun untuk BLT dana desa, dan Rp32,4 triliun untuk bansos tunai non-Jabotabek.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, selama ini banyak program yang menyasar desa dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemensos, Kemenag, dan BKKBN. Hanya saja, penyalurannya kurang maksimal karena kurang tepat sasaran. (Ata/H-2)
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved