Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

DTKS Jadi Acuan BLT Dana Desa

(Ata/H-2)
12/11/2020 03:45
DTKS Jadi Acuan BLT Dana Desa
MENSOS SALURKAN BST DAN BLT DD DI SUBANG:( ANTARA FOTO/Fajar Choerul-Biro Humas Kemensos/aww/wsj.)

PERAN data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat penting.

Apalagi di masa pandemi covid-19, DTKS akan menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial, salah satunya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Hal itu diutarakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo, kemarin.

“DTKS perlu dimutakhirkan. Pembaruan ini harus dilakukan secara kolektif dan simultan oleh kementerian dan lembaga khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Rabu (11/11).

Dody menegaskan, integrasi data DTKS dengan penerima BLT-DD dilakukan agar penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah.

Selain itu, menurutnya, dengan adanya BLT-DD, dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa menjadi kurang efektif.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian berharap pemutakhiran DTKS dapat terealisasikan dan bisa dimanfaatkan lintas bidang.

“Harapannya ialah pemutakhiran data DTKS yang akan datang juga dapat mengakomodasi perluasan untuk berbagai lintas bidang dalam hal kesejahteraan sosial, khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK,” pungkas Herbert.

Pemerintah memastikan 192.691 keluarga akan menerima BLT dana desa hingga Desember 2020. Hingga 11 Oktober 2020, BLT dana desa telah disalurkan sebanyak Rp3,17 triliun untuk desa tanggap covid-19 dan pembangunan infrastruktur sebanyak Rp3,36 triliun.

Untuk perlindungan sosial, pemerintah telah menyiapkan Rp30,8 triliun untuk BLT dana desa, dan Rp32,4 triliun untuk bansos tunai non-Jabotabek.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, selama ini banyak program yang menyasar desa dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemensos, Kemenag, dan BKKBN. Hanya saja, penyalurannya kurang maksimal karena kurang tepat sasaran. (Ata/H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya