Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK Satuan Tugas (Satgas) daerah dalam rangka kondisi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diaktifkan tanggal 11 Februari 2020, Pemprov Riau kini mengakhiri status Siaga Bencana Karhutla 2020. Selama masa ini, Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) di Riau juga tidak ada yang menunjukkan level berbahaya maupun yang tidak sehat.
Hal ini terlihat dari perbandingan total jumlah hotspot atau titik api, pada tanggal 1 Januari-31 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan level confident ≥80%. Terpantau hotspot di seluruh Indonesia sebanyak 2.282 titik lebih rendah 91,57% dari jumlah hotspot tahun 2019 yaitu 27.055 titik.
Khusus untuk hotspot di Provinsi Riau pada periode tersebut terpantau 327 titik atau lebih rendah 88,37% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 2.902 titik.
"Alhamdulillah. Terimakasih ya Allah. Tahun ini ikhtiar dan doa kita dikabulkan. Kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya duet bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan Covid-19 Corona, dapat kita hindari," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam peryataan tertulis Sabtu (31/10).
Kerja Keras Semua Jajaran Pusat dan Daerah
Secara keseluruhan di Indonesia pada periode yang sama, hotspot menurun dari 25.453 titik ke 2.191 titik. Artinya terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 23.261 titik atau 91,39 %.
Lebih lanjut, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo, dan kerja keras semua jajaran dari pusat hingga ke tapak, beberapa Provinsi rawan karhutla dapat bebas dari ancaman asap tahun ini, termasuk salah satunya Provinsi Riau.
“Yang paling nyata di Provinsi Riau dan Provinsi Kalbar. Yang bila tidak dijaga kita bisa kecolongan, yaitu pada bulan April - Mei di Riau dan pertengahan Agustus di Kalbar. “ tutur Menteri Siti sambal menyatakan bersyukur, dan memberikan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada jajaran Pemda, TNI, Polri, KLHK, BPPT, BMKG, pihak swasta, masyarakat, serta tentu saja BNPB.
Menteri Siti juga menyampaikan terima kasih kepada semua elemen tingkat lapangan, Manggala Agni, Babinsa, Bhabinkamtibmas, unit-unit lapangan BNPB-BPBD, juga kepada pilot-pilot TNI AU yang berjibaku melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di beberapa Provinsi rawan."Anda semua patriot Indonesia. Anda semua pahlawan” kata Menteri Siti.
Menteri Siti menjelaskan, kita telah belajar banyak dari pengalaman masa lalu, dan kita akan terus belajar menghadapi tantangan karhutla di setiap waktu, sehingga arahan Bapak Presiden agar segera terbentuk sistem pengendalian karhutla secara permanen dapat terwujud. Kita sudah excercise di 2020 dan masih perlu kembali excercice di 2021 untuk mencapai solusi permanen tersebut.
"Tantangan karhutla di Indonesia begitu dinamis. Kolaborasi banyak pihak yang terlibat dalam kerja besar ini, merupakan kekuatan dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang."Semoga segala niat baik kita mendapat ridho dari-Nya. Aamin," pungkas Mneteri LHK. (RO/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved