Dari sisi value atau nilai, kebakaran hutan di Indonesia sejak 1982 sampai tahun 2020, dimulai sekitar 3,6 juta hektare di awal tahun tersebut, tahun 1997 hampir 12 juta hektare, tahun 2015 semakin meningkat karhutla yang terjadi di Indonesia.
"Januari 2015, saya mati-matian minta ke BNPB bahwa jangan nunggu tanggap darurat tapi mari ke siaga darurat. Oleh karena itu, pola siaga darurat mulai diterapkan tapi berantemnya cukup lama dari mulai November 2014, baru kira-kira jadi bulan Mei-Juni tapi itupun karena Riau punya dua karakter hotspot dan kebakaran habis, dahsyat di 2 di bulan September-Oktober dan puncaknya sebelumnya 6 September 2015," kata Menteri Kementerian dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam diskusi Denpasar 12 dengan tema Waspada Bencana Nasional di Tengah Pandemi, Rabu (21/10).
Baca juga: Asap Digital Bisa Menjadi Solusi Permanen Penanganan Karhutla
Pihaknya berpikir sangat keras bahwa pilihannya hanya melakukan reformasi di beberapa dimensi termasuk dari sisi nilai, reformasi secara struktural. Sebab, persoalannya bukan hanya terkait titik api tetapi lanscape dari gambut dan tata kelola.
"Kami di lapangan bersama-sama dan petunjuk-petunjuk Presiden itu langsung kolaborasi juga di situ dan nilai-nilainya keluar kemudian saya melihat bahwa bagi daerah sebetulnya ada nilai lain yang perlu dilakukan di sini," sebutnya.
Nilai untuk memahami ilmu pengetahuan, kata Menteri Siti kondisinya apakah kering, hujan dalam karthula sehingga secara alamiah bisa dibaca mengunakan alat ukuran artificial.
"Saya mengembangkan juga water balance dan cara-cara melihat curah hujan. Kita mulai lakukan diklat-diklat water balance. Saya juga melihat makin form bahwa bapak Presiden itu berdimensi saintifik," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya menjaga kondisi tidak terjadi karhutla sehingga pada 2017 penanganan lebih terkendalikan dan terstruktur. Sehingga pada dimensi nilai itu menentukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi karhula ke depan.
"Mungkin beberapa kali lipat lebih siap dibanding tahun 2015 misalnya, pada dimensi teknis juga kita menyesuaikan. Jadi saya melihat bahwa BNPB, PU itu standby, BMKG udah lebih cerewet lagi sejak awal. Saya kira itu sangat baik di kabinet juga dijelaskan, Pak Presiden sendiri juga selalu mengingatkan dan menelepon secara khusus ini beresin antisipasi dan jagain," lanjutnya
Kekhawatiran presiden sangat mendasar dalam kondisi pandemi covid-19 dan antisipasi karhutla harus ditingkatkan.
"Duet maut antara karhutla dan covid-19, karena sekarang karhutla masih ada walaupun sedikit sedikit tuh, masih ada dan kita lagi benahin," terangnya.
Untuk demensi praktisnya adalah kejadian misalnya bencana banjir itu, Kementrian PUPR langsung ambil posisi dan KLHK masuk untuk melakukan sinergi secara permanen menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Jadi ada ilmu pengetahuan, ada kendali operasional secara sinergis, ada kesadaran kita untuk tata kelola landscape. Jadi ini belum bisa jalan, yang paling penting dan unggul buat Indonesia adalah partisipasi publik. Itu kayaknya nggak ada lawan karena kita mulai mendorong masyarakat peduli api dengan sistem paralegal jadi masyarakat berkesadaran hukum," pungkasnya. (H-3)
