Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
GURU besar Universitas Negeri Yogyakarta Sugiyono mengatakan, penyusunan peta jalan pendidikan harus dikaitkan dengan visi negara. Hal ini dilakukan agar tujuan pendidikan Indonesia ke depan menjadi lebih terarah.
“Peta jalan saat ini memang belum mengkaitkan antara pendidikan dengan visi negara. Kalau di orde baru kan sudah visinya tinggal landas pembangunan ekonomi, maka pendidikan ikut pada visi negara. Oleh karena itu sebelum membuat peta jalan, visi negara setiap lima tahun harus sudah dirumuskan karena visi negara nanti diikuti dengan visi pendidikan,” kata Sugiyono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Senin (5/10).
Baca juga: Favipiravir dan Remdesivir Produksi BUMN Farmasi Siap Diedarkan
Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan, dalam perencanaan pendidikan perlu dilakukan pendekatan yang meliputi empat aspek yaitu berorientasi pada masyarakat, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja, rate of return atau laju pengembalian, dan efektivitas anggaran. Menurutnya, sudah seharusnya pendidikan dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kemudian negara juga perlu memperhatikan untung rugi dalam pengelenggaraan pendidikan, sehingga modal yang disiapkan juga memiliki target yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Bagi negara dengan anggaran pendidikan yang terbatas, maka perlu dirancang pula mana saja hal-hal yang paling mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga program yang dijalankan lebih terarah.
“Ini perlu dicanangkan supaya anggaran tidak hanya untuk penyelenggaraan program saja tapi melalui penyelenggaraan itu ada returnnya,” imbuhnya.
Di samping itu, Sugiyono juga mengkritisi rencana peta jalan pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Menurutnya, visi dan kegiatan dalam peta jalan hanya cocok diterapkan bagi masyarakat kota yang perkembangannya jauh lebih maju dibandingkan di pedesaan. Dia pun menilai, Kemendikbud perlu merancang pendidikan multicultural yang disesuaikan dengan pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan bangsa yang sangat bervariasi.
“Peta jalan untuk masyarakat yang di desa nampaknya belum keliatan, padahal masyarakat kita yang di pedesaan kan jauh lebih banyak. Oleh karena itu dalam era ini perlu pendidikan multicultural,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, futurologi pendidikan Badri Munir Sukoco menuturkan, link and match atau keselarasan pada dunia pendidikan selalu menjadi masalah dasar bagi pendidikan di Indonesia. Lulusan perguruan tinggi masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Oleh sebab itu, peta jalan pendidikan Indonesia perlu diarahkan pada industri strategis yang akan dikembangkan negara.
“Pendidikan yang dilakukan oleh orde baru relatif lebih jelas stepping stone-nya, maka ini yang harus dilakukan oleh Indonesia. Saya rasa Indonesia memerlukan industri strategis apa yang akan disasar dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi dari lingkungan yang ada,” tandasnya.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
TPPK yang dibentuk di setiap sekolah bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 kembali menghadirkan program unggulan bertajuk GIIAS Education Day pada Rabu (30/7) di ICE BSD City, Tangerang.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved