Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
BANJIR kembali melanda wilayah Kalimantan Barat pada Selasa, 22 September 2020 pukul 16.22 WIB. Kali ini, banjir menggenangi 15 desa di dua kecamatan, Kabupaten Ketapang, setelah lebih dulu melanda wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada pekan lalu.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, banjir Ketapang dipicu salah satunya intensitas hujan tinggi dan berlangsung cukup lama. Tinggi muka air genangan beragam dari 50 hingga 250 cm.
"Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang masih melakukan pendataan kerugian dan populasi terdampak," kata Raditya dalam keterangan tertulis Rabu (23/9).
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Ketapang dengan sigap melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan terkait. Pantauan sementara pada pagi ini, Rabu (23/9), pukul 07.00 WIB, cuaca cerah.
Selama penanganan darurat di lokasi, petugas menghadapi kendala akses komunikasi untuk mendapatkan informasi dari beberapa titik banjir. Selain itu, penambahan perahu karet untuk menembus akses lokasi terdampak sangat dibutuhkan.
"BPBD setempat mengidentifikasi kebutuhan yang perlukan antara lain, perahu karet, logistik bantuan dan telepon satelit," sebutnya.
Kabupaten Ketapang termasuk wilayah dengan tingkat risiko bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Setidaknya ada 20 kecamatan yang berisiko banjir pada kategori tersebut dengan luas mencapai lebih dari 800 ribu hektare.
Masih dari analisis InaRISK, sebanyak 270.530 jiwa merupakan populasi yang memiliki potensi terpapar bahaya banjir di 20 kecamatan tersebut.
Untuk analisis cuaca, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca pada 23 September 2020 untuk wilayah Kalimantan Barat, yakni wilayah dengan potensi hujan lebat dan dapat disertai kilat/petir serta angin kencang.
Waspada
Beberapa wilayah di Kalimantan lain perlu diwaspadai dengan potensi cuaca yang sama, seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Terkait dengan potensi bahaya banjir di kawasan tersebut, masyarakat diimbau selalu waspada dan siap siaga. Hal tersebut sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.
"Apabila harus melakukan evakuasi dan mengungsi, warga diharapkan dapat tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dengan tepat serta memastikan masker cadangan dan perlindungan agar masker tetap aman digunakan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (H-2)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
(BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek selama 24 jam sejak 7 Juli 2025
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 7-11 Juli 2025 untuk percepatan penanganan darurat banjir di area Jakarta Raya.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
RACUN Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga jadi film horor terbaru Rizal Mantovani, yang total tahun ini setidaknya sudah menyutradarai enam judul horor.
Mentan memastikan semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di daerah itu kini menjadi tujuh.
KPK mengaku sudah pernah terbang dari Jakarta ke Kalimantan untuk mencari bukti kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Permata Borneo merangkul seluruh elemen masyarakat Desa Martadinata untuk berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan hutan secara bijaksana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved