HINGGA awal September 2020, kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) baru dilaksanakan di lahan seluas 105.202 hektare dari total kewajiban rehabilitasi DAS seluas 560.719 hektare. Khusus untuk 2020 sampai dengan Agustus, penanaman rehabilitasi DAS mencapai 10.393 ha.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta semua pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) mempercepat penanaman dengan memanfaatkan waktu hingga Desember 2020.
“Pada dasarnya para pengusaha telah mengerjakan kewajiban tersebut, tapi usaha itu belum terlalu didorong. Karena itu, pemerintah perlu mendorong dan mendukung agar perusahaan pemegang IPPKH semakin serius melakukan kewajibannya,” tegas Menteri Siti dalam diskusi bertema Rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, di Jakarta, kemarin.
Siti mengatakan, sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara dengan 500.131 ha, yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu IPPKH untuk pertambangan sebanyak 669 unit seluas 445.953 ha dan IPPKH nonpertambangan sebanyak 370 unit seluas 54.178 ha.
Dari penerbitan IPPKH, diperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp10,9 triliun selama periode 2009–Agustus 2020. Siti mengingatkan, pemegang izin wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi pascapenambangan, serta merehabilitasi DAS di luar areal izinnya agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak menurun.
Dalam kesempatan itu, dilakukan juga serah terima hasil tanaman rehabilitasi DAS oleh PT Adaro Indonesia di Tahura Sultan Adam Provinsi Kalimantan Selatan dan peluncuran penanaman rehabilitasi DAS oleh SKK Migas – EMP Malacca Straits SA di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Hastuti Wahyu, menyampaikan ada 19 lokasi dalam proses rehabilitasi DAS seluas 6.034,18 ha yang bekerja sama dengan 12 kontraktor kontrak kerja sama. (Fer/H-2)
