Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WILAYAH Indonesia mulai mengalami kekeringan sejak 10 tahun terakhir. Kondisi yang sebetulnya tidak perlu terjadi, mengingat curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk kategori tinggi. Namun beberapa wilayah termasuk daerah semi arid atau iklim semi kering seperti sebagian Bali timur, NTT, NTB, dan lembah Palu.
Akan tetapi hujan kumulatif tahunannya masih termasuk sedang (700-800 mm/tahun). Secara temporal, bulan kering juga relatif tidak lama, sekitar 3-4 bulan. Walaupun kondisi daerah semi arid juga berbeda, karena bulan keringnya 6-7 bulan.
Yang harus diwaspadai adanya peningkatan bencana kekeringan baik sebaran spasialnya, maupun jangka waktunya (temporal).
Semakin bertambah banyak daerah-daerah yang berdasarkan peta indeks kelangkaan air (water scarcity index) masuk kategori stressed. Dalam kondisi itu, air yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 m3/kapita per tahun.
Tak hanya itu, kondisi yang langka ekstrim (severely scarce) hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 m3/kapita per tahun. Sementara itu, ambang batas untuk kategori normal adalah 2.000 m3/kapita per tahun. Kondisi tersebut semakin menurunkan peluang akses ke air bersih.
“Saat ini kita sering melihat adanya fragmentasi program penanganan bencana kekeringan yang dilakukan multisector, padahal vektornya sama, yaitu ketahanan air dan pangan," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memberikan sambutannya dalam pembukaan e-learning yang dilakukan selama dua hari.
Menurut Menteri LHK, tata kelola bentang alam adalah pendekatan yang paling memadai untuk merajut berbagai strategi yang diinisiasi.
"Pemanfaatan instrumen Geographical Information System (GIS) menjadi kebutuhan agar sinergi program terformulasikan secara accountable, sehingga strategi yang dihasilkan memiliki tingkat akseptabilitas tinggi,“ tutur Menteri Siti dalam keterangan pers, Jumat (4/9).
Untuk itu, ditekankan oleh Menteri Siti, melalui sosialisasi dan pelatihan e-learning diharapkan dapat memberi pemahaman dalam menemu kenali kondisi bentang alam dan potensi yang terjadi, serta proses analisis berbasis spasial dilakukan.
Ia berharap akan diperoleh referensi yang handal (reliable) untuk bertindak dan menentukan strategi penanganan.
“Penyelenggaraan e-learning ini juga menggambarkan metode adaptif dalam diseminasi kebijakan environmental governance menghadapi situasi covid-19 yang saat ini melanda berbagai wilayah negara kita,“ ucap Menteri Siti.
Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), KLHK, Helmi Basalamah kegiatan sosialisasi diikuti oleh para pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah.
"Dari kegiatan ini diharapkan mereka dapat memahami kebijakan terkait dengan mitigasi bencana terutama bencana kekeringan dan kelangkaan air, yang dapat diinternalisasi dan diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah," ujar Helmi.
Helmi berharap kegiatan e-learning ini semakin massif penggunaannya baik untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun aparatur dan non aparatur/masyarakat. Seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan pada LMS (Learning Management System) KLHK.
Pada akhir pelatihan peserta dapat menunduh e-sertificate pelatihan. Sehari sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan untuk para peserta dan juga para tutor yang akan memangku pembelajaran e-learning telah dilakukan TOT pelatihan selama dua hari.
Sosialisasi kebijakan tersebut diikuti 765 orang dengan materi sosialisasi di antaranya Kebijakan Rehabilitas Hutan dan Lahan dalam Mitigasi Bencana Hidrometeorologi oleh Ir. Hodoyo, MM (Plt. Dirjen PDASHL-KLHK), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kekeringan) oleh Dr. Ir. Riandha Agung Sugardiman, M.Sc (Dirjen PPI-KLHK).
Selain itu, materi Integrated Landscape Assessment For Hydrology (ILAH), oleh Prof. Soeratman Woro S., M.Sc (UGM), Analisisi Ketersediaan air untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia, oleh Dr. Pramono Hadi (UGM) yang dimoderatori oleh Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, M.T, M.Sc (UGM). (OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Di luar sanksi hukum, WALHI Sumut menekankan pentingnya agenda pemulihan ekosistem yang terencana, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Baterai kertas umumnya menggunakan substrat berbasis selulosa, yakni kertas, sebagai struktur utama yang digabung dengan material elektroda dan elektrolit yang aman serta mudah terurai.
Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menegaskan bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat dimulai dari langkah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved