Ciptakan Ketahanan Keluarga di Lingkungan Petani Kelapa Sawit

Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terpenting di dunia dengan proyeksi 51,44 juta ton pada 2019. Kelapa sawit pun telah menjadi salah satu komoditas penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar.

“Kelapa sawit sebagai entitas industri yang sangat mumpuni dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terhadap sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kelapa sawit,” ujar Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, Rabu (26/8).

Baca juga: Cegah Karhutla, KLHK Optimalkan TMC Hingga Awal 2021

Namun, Herry menyebut bahwa melimpahnya penerimaan negara atas keberhasilan industri kelapa sawit di Indonesia masih meninggalkan beberapa permasalahan, antara lain kerusakan ekologis, proletarisasi pekebun, ketimpangan agraria, dan masalah perburuhan kelapa sawit.

"Teras industri yang padat karya ini masih dipenuhi dengan rangkaian permasalahan. Salah satu permasalahan yang belum memiliki solusi memadai adalah tentangrantai pasok perekonomian kelapa sawit yang berdampak terhadap ketahanan keluarga dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak,” terang Herry.

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bekerja sama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) telah melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang adanya praktik perburuhan anak dalam swadaya kelapa sawit skala kecil.

Penelitian ini merupakan bentuk komitmen LIPI dan PKPA untuk andil mewujudkan Roadmap Indonesia Bebas Pekerja anak tahun 2022 dengan visi “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak”.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Mochammad Wahyu Ghani menyatakan adanya praktik perburuhan anak di lingkungan perkebunan kelapa sawit di salah satu desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 

“Di beberapa tempat, terminologi pekerja anak berubah menjadi praktik perburuhan anak. Tekanan ekonomikeluarga memanglah menjadi salah satu alasan mengapa masih ada pekerja anak di lingkungan kelapa sawit,” ujar Ghani.

Ghani menjelaskan, keluarga memang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menyebabkan terganggunya ketahanan keluarga. “Namun, sudah selayaknya anak tidak dilibatkan dalam berbagai kesulitan, terutama himpitanekonomi yang dihadapi sebuah keluarga,”ujar Ghani.

Dirinya menjelaskan, anak-anak masih saja menjadi pihak yang rentan untuk dilanggar hak-haknya. “Salah satunya seperti terlibat dalam praktek ekonomi, khususnya dalam keluarga petani sawit skala kecil,” tutup Ghani.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Indonesia Keumala Dewi mengungkapkan, dalam membnangun ketangguhan keluarga petani sawit tidak bisa dari inernal keluarga saja. Ia menyebut, pemerintah dan petusahaan harus membangun kemandirian petani sawit, mulai dari ekonomi dan kontrol atas tanah.

"Dengan demikian, petani bisa mengintrol asetnta dan menciptakan harga tawar yang tinggi terhada konsumen. Dengan demikian, petani sawit dapat memenuhi hak dasar anak," kata Keumala. "Ini bagian dari kesejahteraan, mampu bertahan dari guncangan guncangan alam dan ekonomi," tandasnya. (H-3)