Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Kementerian Sosial sedang memproses rencana penambahan bantuan sosial (bansos) penanggulangan dampak covid-19. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyebut bentuk bansos tambahan ini kemungkinan berupa bansos beras dan bansos tunai.
"Sedang dalam proses penyelesaian DIPA-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Kementerian Keuangan," kata Hartono dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/7).
Baca juga: Doni Monardo: Sosialisasikan Seruan dari Masjid
Untuk itu, total anggaran Kemensos akan bertambah menjadi Rp134 triliun. Sebelumnya, anggaran Kemensos tahun 2020 ini telah meningkat dari Rp62,8 triliun menjadi Rp124,8 triliun.
Peningkatan anggaran ini terkait peran Kemensos dalam penanganan dampak covid-19 melalui penyaluran bantuan sosial.
"Kemudian ada penambahan terkait dengan perluasan dan penambahan kepesertaan PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT), kemudian tambahan untuk alokasi bansos sembako dan bansos tunai, termasuk perpanjangan bansos sampai dengan Desember," jelas Hartono.
Hingga hari ini (30/7), realisasi anggaran Kemensos mencapai 58,88%. Pencapaian tersebut menempatkan Kemesos di peringkat 2 dari semua kementerian dan lembaga untuk penyerapan anggaran.
"Karena tambahannya (anggaran) cukup besar, kita peringkat 2 dari semua kementerian/lembaga," ungkap Hartono. Sebelumnya Kemensos sempat menempati urutan pertama.
Hartono juga melaporkan progres bansos sembako yang sudah memasuki tahap ke-tujuh.
"Belombang pertama untuk bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai sudah selesai. Bahkan bansos sembako Jabodetabek sudah masuk tahap 7, sudah 23%. Dan bansos tunai juga kita sedang proses untuk pencairan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar menegaskan tiga hal yang jadi fokus terkait penyaluran bansos, yakni kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas.
"Jadi peran kami dari inspektorat jenderal tentunya mengawal terkait dengan kecepatan dan ketepatan. Ini sudah kami lakukan," katanya.
"Akuntabilitas juga dijaga. Mereka yang menerima bantuan di setiap wilayah harus dilengkapi berita acara serah terima bantuan (BAST). Intinya dari sisi kecepatan, ketepatan, Alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Menteri, termasuk dari sisi akuntabilitas," pungkasnya.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved