Publik Ingin Pemerintah Lebih Terbuka soal Data Covid-19

TINGKAT keterbukaan pemerintah terhadap data-data covid-19 dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal itu terlihat dari hasil survei Charta Politika yang menyatakan bahwa masih ada setidaknya 31,9% masyarakat yang menilai keterbukaan pemerintah kurang atau tidak terbuka.

"Memang betul mayoritas, yakni 65,3% mengatakan sudah sangat terbuka dan cukup terbuka, tapi saya sebagai peneliti memaknai angka sisanya 31,9 persen sebagai angka yang cukup besar dan itu PR (pekerjaan rumah) besar buat pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam rilis hasil survei Charta Politika berjudul Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu, (22/7).

Wawancara dilakukan melalui jaringan telepon pada 2 ribu responden yang dipilih secara acak berdasarkan data responden survei Charta Politika dua tahun terakhir. Metode yang digunakan ialah asumsi simple random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dua tahap, yakni pada peiode 1-8 Mei dan 6-13 Juni 2020.

Baca juga : Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia Capai 50.255 Orang

Yunarto mengatakan, dalam situasi seperti pandemi keterbukaan dan kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Berbeda dengan pemilu yang hanya berbicara kemenangan angka.

"Kalau ada angka 31,9% merasa pemerintah tidak terbuka bagaimana kemudian kita akan mengambil sikap yang sama tentang apa yang berbahaya dan mana data yang dipercaya," ujar Yunarto.

Selain itu, dalam hal kepercayaan masyarakat atas data terkait covid-19 yang disajikan pemerintah, angkanya hampir seimbang. Sebanyak 56,1% masyarakat menyatakan percaya pada data yang disajikan pemerintah, sementara sebanyak 40,9% menyatakan kurang atau tidak percaya. (OL-7)