Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai fasilitas command center dan pusat informasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) sangat baik dalam menghimpun data dan informasi para peserta. Fasilitas tersebut juga telah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Saya nilai sudah sangat bagus. Sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga ada pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga. Jadi, pelayanan BPJS bisa lebih cepat dan tepat sasaran," kata Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Rabu (15/7).
Muhadjir menuturkan BPJS-K telah memiliki data jaminan kesehatan nasional (JKN) yang lengkap termasuk data penyakit penyerta secara lengkap sesuai nama dan alamat di seluruh Indonesia.
Data BPJS-K tersebut dapat digunakan untuk memetakan orang-orang yang rentan tertular covid-19 di Indonesia, sehingga memudahkan pencegahan penyebaran covid-19, serta sebagai pedoman agar bisa meminimalisasi risiko penularan pada kelompok masyarakat yang rentan.
Baca juga: Menko PMK: Percepat Verifikasi Klaim Rumah Sakit Covid-19
“Dalam sistem pengajuan tagihan BPJS Kesehatan yang menggunakan tarif INA-CBG’s sudah diatur apa saja yang di-input. Apakah sebagai diagnosa primer, sekunder, prosedur dan lain-lain, sehingga mapping atas peserta JKN-KIS yang pernah mendapatkan layanan di rumah sakit dapat dilacak historical-nya,” tutur Iqbal.
Data-data tersebut kemudian dapat digunakan dalam rangka upaya pencegahan promotif dan preventif bagi peserta. Selain itu, data ini juga dikoordinasikan dengan pemda kabupaten/kota untuk pencegahan covid-19 di daerah masing-masing.
“Hal ini akan memudahkan pencegahan apa saja yang harus dilakukan atas masing-masing peserta dengan klaster hasil penegakan diagnosisnya yang tentu tidak selalu sama antara peserta satu dengan peserta lainnya,” tandasnya. (OL-14)
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan BPJS Kesehatan tidak akan gagal bayar di tahun 2025.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Program Sambung Rasa Bupati dan Wakil Bupati Klaten akan dilaksanakan di seluruh 26 kecamatan.
Kesehatan disebut sebagai salah satu ujung tombak kemajuan dan kesejahteraan yang kualitasnya harus maksimal untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved