Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai fasilitas command center dan pusat informasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) sangat baik dalam menghimpun data dan informasi para peserta. Fasilitas tersebut juga telah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Saya nilai sudah sangat bagus. Sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga ada pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga. Jadi, pelayanan BPJS bisa lebih cepat dan tepat sasaran," kata Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Rabu (15/7).
Muhadjir menuturkan BPJS-K telah memiliki data jaminan kesehatan nasional (JKN) yang lengkap termasuk data penyakit penyerta secara lengkap sesuai nama dan alamat di seluruh Indonesia.
Data BPJS-K tersebut dapat digunakan untuk memetakan orang-orang yang rentan tertular covid-19 di Indonesia, sehingga memudahkan pencegahan penyebaran covid-19, serta sebagai pedoman agar bisa meminimalisasi risiko penularan pada kelompok masyarakat yang rentan.
Baca juga: Menko PMK: Percepat Verifikasi Klaim Rumah Sakit Covid-19
“Dalam sistem pengajuan tagihan BPJS Kesehatan yang menggunakan tarif INA-CBG’s sudah diatur apa saja yang di-input. Apakah sebagai diagnosa primer, sekunder, prosedur dan lain-lain, sehingga mapping atas peserta JKN-KIS yang pernah mendapatkan layanan di rumah sakit dapat dilacak historical-nya,” tutur Iqbal.
Data-data tersebut kemudian dapat digunakan dalam rangka upaya pencegahan promotif dan preventif bagi peserta. Selain itu, data ini juga dikoordinasikan dengan pemda kabupaten/kota untuk pencegahan covid-19 di daerah masing-masing.
“Hal ini akan memudahkan pencegahan apa saja yang harus dilakukan atas masing-masing peserta dengan klaster hasil penegakan diagnosisnya yang tentu tidak selalu sama antara peserta satu dengan peserta lainnya,” tandasnya. (OL-14)
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
bpjs watch mengatakan dinsos dan kemensos perlu melakukan aktivasi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan
Banyak peserta PBPU sebenarnya mampu membayar iuran bulanan, tetapi tersandera oleh akumulasi tunggakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved