Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai fasilitas command center dan pusat informasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) sangat baik dalam menghimpun data dan informasi para peserta. Fasilitas tersebut juga telah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Saya nilai sudah sangat bagus. Sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga ada pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga. Jadi, pelayanan BPJS bisa lebih cepat dan tepat sasaran," kata Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Rabu (15/7).
Muhadjir menuturkan BPJS-K telah memiliki data jaminan kesehatan nasional (JKN) yang lengkap termasuk data penyakit penyerta secara lengkap sesuai nama dan alamat di seluruh Indonesia.
Data BPJS-K tersebut dapat digunakan untuk memetakan orang-orang yang rentan tertular covid-19 di Indonesia, sehingga memudahkan pencegahan penyebaran covid-19, serta sebagai pedoman agar bisa meminimalisasi risiko penularan pada kelompok masyarakat yang rentan.
Baca juga: Menko PMK: Percepat Verifikasi Klaim Rumah Sakit Covid-19
“Dalam sistem pengajuan tagihan BPJS Kesehatan yang menggunakan tarif INA-CBG’s sudah diatur apa saja yang di-input. Apakah sebagai diagnosa primer, sekunder, prosedur dan lain-lain, sehingga mapping atas peserta JKN-KIS yang pernah mendapatkan layanan di rumah sakit dapat dilacak historical-nya,” tutur Iqbal.
Data-data tersebut kemudian dapat digunakan dalam rangka upaya pencegahan promotif dan preventif bagi peserta. Selain itu, data ini juga dikoordinasikan dengan pemda kabupaten/kota untuk pencegahan covid-19 di daerah masing-masing.
“Hal ini akan memudahkan pencegahan apa saja yang harus dilakukan atas masing-masing peserta dengan klaster hasil penegakan diagnosisnya yang tentu tidak selalu sama antara peserta satu dengan peserta lainnya,” tandasnya. (OL-14)
masa cuti bersama dan libur lebaran pekan depan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengingatkan peserta JKN untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan
Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved