KEPALA Badan POM Penny Lukito memaparkan, hasil pengawasan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan hari raya Idulfitri menunjukkan masih terdapat 971 (40,14%) sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) karena menjual produk pangan rusak, pangan kedaluwarsa, dan pangan ilegal. Sarana distribusi yang diperiksa terdiri dari gudang distributor/importir dan sarana ritel.
“Sarana ritel lebih berisiko karena panjangnya rantai distribusi, pada umumnya berada di daerah perifer, dan masyarakat sangat membutuhkan pangan olahan terkemas, sementara pasokan pangan tidak sebesar demand,” kata Penny dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6).
“Dari 971 sarana distribusi yang TMK, ditemukan 349.422 pcs produk pangan TMK yang terdiri dari 80,99% pangan kedaluwarsa, 13,81% pangan ilegal, dan 5,20% pangan rusak. Temuan tersebut diperoleh di gudang distributor/importir dengan sebaran lokasi temuan terbesar terdapat di Palu, Batam, Jayapura, Manado, dan Bengkulu,” lanjutnya.
Adapun, temuan produk pangan TMK di sarana ritel dengan sebaran lokasi temuan terbesar terdapat di Jayapura, Yogyakarta, Ambon, Kupang, dan Medan.
Jenis pangan TIE yang banyak ditemukan adalah kopi bubuk, Bahan Tambahan Pangan (BTP), makanan ringan, teh, dan minuman berperisa. Temuan jenis pangan kedaluwarsa adalah minuman serbuk, permen, minuman berperisa, susu, dan tepung bumbu. Sementara temuan jenis pangan rusak adalah ikan dalam kaleng, minuman berperisa, susu, daging dalam kaleng, dan permen.
Baca juga: BPOM : Jamin Keamanan Pangan, Periksa Nomor Izin Edar Kemasan
Penny juga menyatakan, terdapat penurunan temuan sarana TMK dari hasil intensifikasi pengawasan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,90%.
Pada tahun 2019, temuan sarana distribusi pangan TMK sebesar 46,04%, sementara tahun 2020 sebesar 40,14%. Di sisi lain, terdapat peningkatan jumlah temuan produk pangan TMK yaitu sebanyak 41.104 pieces, yang didominasi oleh pangan kedaluwarsa.
Berdasarkan nilai ekonomi, walaupun jumlah pieces temuan meningkat, namun terjadi penurunan nilai ekonomi hingga sekitar tiga kali lipat dari tahun 2019 (dari sebesar Rp3.185.900.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp1.090.900.000,- di tahun 2020).
"Hal ini memperkuat indikasi terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga distributor/retailer menyesuaikan jenis produk yang diedarkan sesuai daya beli masyarakat yang lebih memilih untuk membeli kebutuhan yang harganya relatif murah," lanjut Penny.
Untuk pangan jajanan buka puasa, pada tahun 2020 jumlah pangan yang disampling lebih sedikit dibandingkan tahun 2019.
Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan jangkauan petugas Badan POM akibat adanya kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia, dan turunnya jumlah penjual jajanan buka puasa akibat turunnya demand/daya beli masyarakat.
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan rapid test menunjukkan penurunan persentase pangan jajanan buka puasa yang Tidak Memenuhi Syarat pada tahun 2020 sebesar 1,83% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 3,32% pada tahun 2019 menjadi 1,49% pada tahun 2020.
“Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Badan POM bersama lintas sektor terkait, melalui Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya,” jelas Penny.
Dari 10.669 sampel pangan jajanan buka puasa, terdapat 39,77% sampel mengandung Rhodamin B; 39,20% sampel mengandung Formalin; 20,45% sampel mengandung Boraks; dan 0,57% sampel mengandung Methanyl yellow. (A-2)
