Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETERLAMBATAN imu nisasi massal akibat pandemi covid-19 akan dibahas serius oleh Federasi Palang Merah Internasional (The International Federation of Red Cross/IFRC) dalam waktu dekat.
Dunia kini menghadapi peningkatan risiko penyakit difteri, campak, dan polio sebagai dampak pandemi covid-19 yang mengganggu upaya vaksinasi rutin dan kampanye imunisasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti setidaknya 80 juta anak di bawah usia satu tahun di 68 negara berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan mengarah ke dampak sekunder yang menghancurkan pandemi.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla kemarin menggelar rapat terbatas mengenai persiapan imunisasi saat covid-19 di Kantor Pusat PMI bersama dengan jajaran pengurus, Kepala Delegasi IFRC Indonesia, dan Sekjen IFRC di Jenewa melalui telekonferensi.
Rapat juga berkaitan dengan mitigasi yang dilakukan PMI terkait dengan covid-19. Ada tiga isu utama yang dibahas dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertama ialah pernyataan bersama tentang kebutuhan mendesak untuk memulai kembali kegiatan imunisasi rutin yang terdampak oleh pandemi covid-19. Kedua operasionalisasi peluncuran layanan vaksinasi oleh IFRC dan jejaring dengan menggunakan strategi yang disesuaikan untuk memastikan vaksin disampaikan dengan aman, terutama di komunitas yang paling rentan. Terakhir pengembangan kampanye global untuk mengadvokasi akses imunisasi dan mendukung peluncuran vaksin covid-19 ketika tersedia.
Sejalan dengan hal itu, Kalla mengatakan dalam penanganan covid-19, selain upaya mitigasi, diperlukan upaya untuk melakukan imunisasi kepada masyarakat.
“PMI memiliki relawan sampai tingkat bawah untuk melakukan kampanye imunisasi yang tentunya dengan koordinasi dan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dari covid-19,” jelas Kalla.
PMI pernah bekerja sama dengan IFRC dan Palang Merah Amerika dalam membantu program nasional pemerintah RI untuk kampanye pelaksanaan imunisasi campak rubela. Mereka memobilisasi 1.961 relawan PMI dan relawan masyarakat untuk menjangkau langsung masyarakat dengan melakukan kampanye dan menemukan anak jalanan yang belum mendapatkan vaksinasi.
Riskan
Menurut dokter spesialis anak dari RSCM Jakarta Zakiudin Munasir, imunisasi pada anak harus dilengkapi, apalagi masa pandemi. Kekurangan imunisasi dikhawatirkan bisa memudahkan anak tertular penyakit, termasuk covid-19. “Cuma imunisasi massal sekarang kan juga riskan,” ujar Zakiudin.
Kalau memang tertunda, ujarnya, anak-anak disarankan melakukan imunisasi kejar. Kalau ada yang terlambat, terlewat, itu direncanakan melalui catatan imunisasi yang ada di catatan imunisasi anak. Itu bisa dilakukan di fasyankes. (H-1)
Vaksinasi influenza memang tidak menjamin anak bebas dari flu sepenuhnya, namun dapat mencegah gejala menjadi berat atau komplikasi serius.
PBB memperingatkan kesenjangan imunisasi semakin melebar, karena maraknya misinformasi dan pemangkasan drastis bantuan internasional.
Salah satu kendala utama dalam mencapai target IDL di Pangkalpinang adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
PELAKSANAAN imunisasi kejar Japanese Encephalitis (JE) dinilai penting sebagai upaya melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. memecat 17 anggota Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP), dengan alasan konflik kepentingan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved