Orang Tua Tolak Sekolah saat Pandemi

KEMBALI sekolah di era kenormalan baru ( new normal) bukanlah hal mudah karena mensyaratkan banyak hal. Maka, pantas jika orang tua murid di berbagai daerah menolak sekolah dibuka kembali selama pandemi covid-19 berlangsung.

Hasil survei singkat yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan 66% dari 196.566 orang tua yang menjadi responden, tidak setuju jika sekolah dibuka selama masa pandemi covid-19. Kebalikan dari orang tua, lebih dari separuh responden guru dan murid setuju sekolah kembali dibuka.

Jika sekolah dibuka juga, kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, para orang tua meminta agar ruangan kelas steril dengan penyemprotan disinfektan, penambahan fasilitas cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh rutin, dan jam belajar yang dipersingkat. Sif belajar diadakan sehingga siswa dapat menerapkan jaga jarak dan mewajibkan seluruh warga sekolah menggunakan masker.

“Pemerintah juga harus membuat acuan protokol kesehatan dan keselamatan anak selama berada di sekolah serta menetapkan kurikulum dalam situasi darurat pandemi,” kata Retno, kemarin.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan hal yang sama saat diskusi virtual, kemarin. “Kesiapan pendidikan dalam menghadapi new normal bukan hal sederhana. Bagaimana kesiapan dari sekolah itu sendiri, bagaimana sarana pendukung yang ada, apakah kita sudah siap?” kata Lestari.

Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Islam Internasional (UIII), Komaruddin Hidayat, mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan tunggal sebab kondisi di setiap sekolah sangat beragam. 

Terakhir

Dalam merespons kekhawatiran para orang tua tersebut, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur
Dharmaputra menegaskan, pihaknya tidak akan tergesagesa dalam membuka sekolah.

“Pesan dari Pak Menko PMK, sektor pendidikan kalau mau dibuka itu adalah yang terakhir,” sahutnya.

Dalam sikapnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memastikan tahun pelajaran baru tetap akan dimulai awal Juli 2020. Namun demikian, metode pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh (PJJ), baik daring maupun luring.

“Dinas pendidikan dan gugus tugas daerah agar memetakan dulu kesiapan menghadapi era kenormalan baru,” ujar Plt Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Khamim.

Untuk memastikan anak terlindungi, pemerintah tengah menyusun kebijakan yang akan menjadi tatanan baru di satuan pendidikan. Kepala Disdik Jawa Barat Dewi Sartika menyampaikan Jabar saat ini masih meneruskan PJJ karena belum ada satu pun zona hijau di Jabar. Meski begitu, pihaknya telah merancang sejumlah ketentuan jika sekolah diaktifkan kembali.

Salah satunya, usia tenaga pengajar (yang mengajar tatap muka) tidak boleh di atas 45 tahun, maksimal 15 siswa per kelas dengan menerapkan physical distancing 1,5 meter. (Fer/Ata/BY/H-2)