Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 3,2 triliun. Dana tersebut telah didistribusikan ke 63.613 desa di Indonesia.
"Sampai Kamis (28/5), ada 63.613 desa yang tersalur bantuan," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Sabtu (30/5).
Halim menjelaskan distribusi dana desa dipercepat untuk memperkuat ketahanan desa. Seluruh dana desa disalurkan langsung ke rekening kas daerah (RKD).
"Jumlah ini artinya sudah 85% dari total 74.953 desa," ujar Halim.
Baca juga: Mentan Gulirkan Gerakan Percepatan Tanam Padi
Desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) dan menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa sebanyak 65.836 desa. Kemudian, sebanyak 14.897 desa belum menyalurkan BLT dana desa.
Halim menyampaikan sebanyak 5.400.847 keluarga miskin telah mendapatkan BLT dana desa. Jumlah itu mencakup 1.151.977 keluarga yang kehilangan mata pencaharian dan 232.768 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis.
Halim menambahkan sebuah desa dapat menambah alokasi BLT. Namun, hal itu khusus desa yang jumlah keluarga miskinnya lebih besar dari anggaran yang dialokasikan.
"Penambahan ini juga harus mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota," tutur Halim. (OL-1)
Pendataan SDGs Desa yg dilakukan sejak awal 2021, telah memasuki tahap pengukuran implementasinya.
Gus Halim --sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-- juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di desa untuk terlibat aktif dalam membangun desa.
pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa terus dilakukan salah satunya pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail.
Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) telah resmi ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, NTT.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan Gerakan Bangga Rupiah harus terus digaungkan di daerah-daerah perbatasan.
Peningkatan perputaran uang tersebut dari masifnya pemudik yang membelanjakan uangnya di desa untuk keperluan konsumtif dan sebagainya.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved